2 Tahun Ditunda, Pemkot Bogor Siapkan Duit 103 Miliar untuk Bangun RSUD

48 0

BOGOR– Pemerintah Kota Bogor akhirnya melanjutkan proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Rencananya, akan dibangun sebanyak 300 ruang rawat inap dengan anggaran sebesar Rp 103 miliar. Adapun lelang megaproyek ini diperkirakan baru dapat dilaksanakan April 2019 mendatang.

“Lelang konsultan konstruksi baru selesai Februari 2019 nanti. Saat ini harus direview Detail Engineering Design (DED) terlebih dahulu. Jadi, lelang fisiknya paling cepat April,” kata Kepala Bagian Adiministrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada pewarta di kantornya, Senin (21/1).

Rahmat menambahkan, review DED sendiri diperkirakan akan berlangsung selama satu bulan, sehingga diprediksi baru pungkas pada Maret 2019. “Jadi ada dua tahap lelang konsultan, dan jadwalnya panjang. Ada tahap pra kualifikasi dan paska kualifikasi,” tambahnya.

Menurut catatan redaksi, pelaksanaan proyek RSUD ini sudah 2 tahun tersandera. Tertundanya pembangunan diduga karena ada tarik menarik kepentingan para elit Kota Bogor jelang pemilihan kepala daerah 2018 lalu.

Pada tahun 2017, proyek pembangunan RSUD sudah dilelangkan di situs resmi pelelangan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor eproc.kotabogor.go.id. Pagu anggaran proyek sebesar Rp72.784. 625.000. Namun, entah kenapa lelang dibatalkan.

Saat itu, pele­langan diikuti sejumlah perusahaan, diantaranya PT Modern Widya Tehnical, PP Pracetak, PT Amarta Karya (Persero), PT Citra Prasasti Konsorindo, PT Global Daya Manunggal. PT Amarta Karya dikabarkan men­jadi perusahaan yang paling memenuhi per­syaratan.

Kabag Adalbang menambahkan, apabila lelang dilakukan bulan April, otomatis Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah mengumumkan pemenang pada bulan Mei. Adapun Jangka waktu pelaksanaan proyek RSUD selama 8 bulan.

“Tetapi, kalaupun sampai terjadi gagal lelang, masih ada sisa waktu sebulan untuk dilelang ulang. Sehingga masih tersisa tujuh bulan pengerjaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP) Rudi Zaenudin meminta ULP berhati-hati dalam melelangkan proyek ratusan miliar rupiah tersebut. Hal tersebut harus dilakukan, agar tak terjadi gagal lelang yang mengakibatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersendat.

“Jangan sampai kejadian dua tahun lalu terulang. Peningkatan pelayanan di RSUD sangat dibutuhkan warga Kota Bogor,” paparnya.

Ia berpendapat, alangkah baiknya proyek tersebut dikerjakan BUMN yang memiliki kompetensi di bidangnya. “Mengingat ini untuk pelayanan, alangkah baiknya proyek dikerjakan oleh perusahaan besar yang memiliki kompetensi dan track record baik,” pungkasnya.

 

HARIAN SEDERHANA | AS

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *