DALIL

Aktivis Ini Jadi Terdakwa Kasus Tanah, Istri Tuntut Keadilan

19-01-2018 23:01
219 Views

Dwi Evianti didampingi Lava Sembada, Kuasa Hukumnya saat memberi keterangan kepada wartawan di kawasan Warung Jambu, Kota Bogor, Selasa 12 Desember 2017 | wiisiinews

CIBINONG – Perselisihan warga dengan PT Sentul City terkait lahan yang berlokasi di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, membuat H Deni Gunarja berurusan dengan pihak berwenang. Aktivis yang getol membela warga ini menjadi terdakwa, karena sengketa tanah diproses  ke ranah hukum.  Kini, perkaranya sedang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Majelis Hakim sudah 13 kali menggelar sidang dan menghadirkan sebanyak 23 saksi.

Kenyataan pahit yang menimpa Deni Gunawan membuat istrinya, Dwi Evianti meradang. Perempuan muda berjilbab rapih itu tidak menerima suaminya dijadikan terdakwa dan harus menjalani penahanan. Ia menilai ada ketidak adilan dalam proses hukum terhadap suaminya. Untuk , Dwi menuntut keadilan kepada para pihak yang terkait sengketa lahan tersebut.

“Saya hanya menuntut keadilan. Suami suami saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan sejak di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tapi semua permohonan kami  tidak diterima,” kata Dwi Evianti didampingi  Lava Sembada, Kuasa Hukumnya kepada wartawan di kawasan Warung Jambu, Kota Bogor, Selasa 12 Desember 2017.

Kuasa hukum H Deni, Lava Sembada mengungkapkan, perkara ini bermula pada penjualan lahan milik Purnama di Blok Rahong, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang seluas 7.500 meter persegi dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB).

Waktu itu, Oji dan Eman selaku pengamanan (PAM) PT. Sentul City menawarkan lahan terhadap H.Deni seluas 7.500 meter persegi dengan harga Rp 65 ribu per meter, yang diketahui milik Purnama. Namun, sebelum disanggupi, kleinnya memastikan dahulu bahwa lahan tidak bermasalah.

Setelah Oji dan Eman menyatakan lahan itu tidak bermasalah, lanjut Lava, H. Deni kemudian membeli lahan dari Purnama. Tapi, dalam jual beli lahan itu tak utuh, karena Eman ikut menjual lahan miliknya seluas 600 meter. Sehingga tanah yang dibeli H Deni menjadi 8.100 meter persegi, sehingga secara sah kepemilikan lahan berpindah menjadi milik H Deni.

Lava melanjutkan, permasalahan muncul pada tahun 2014. Lahan tersebut diklaim milik PT. Sentul City. Manajemen perusahaan property itu melaporkan H. Deni ke pihak kepolisian. Sentul City  memiliki dasar sertifikat seluas 2 hektar persegi. Dari lahan seluas 2 hektar tersebut, PT. Sentul City mengaku menderita kerugian sebesar Rp 43 miliar, seperti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Nah, saat dipersidangan pihak Sentul kita tanya angka RP 43 miliar itu dari mana? Apakah merupakan fakta atau asumsi, ternyata itu hanya asumsi,” Larva menegaskan. “Sentul pun sudah jelas belinya Rp38 juta.”

Kuasa Hukum terdakwa mengaku heran jika Sentul merasa dirugikan. Sebab, fisik dan surat tanah masih dalam penguasaannya. Makanya, Lava menilai perkara ini terlalu dipaksakan, sehingga H. Deni dan Purnama ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Kuasa Hukum terdakwa heran, karena ada pihak dari Sentul yan bernama Eman, tidak ikut menjadi tersangka.

“”Eman ini notabane orang Sentul dan ikut menjual tanah, tidak menjadi tersangka. H. Deni saat ini dianggap memberikan keterangan palsu, sebab lahan yang belinya 7.500 menjadi 8.100. Padahal jumlah itu ditambah dengan penjualan dari Eman seluas 600 meter. Luas 8.500 itu sudah hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelasnya.

Untuk itu, dirinya mempertanyakan, siapa sebenarnya yang memasukan keterangan palsu, karena menurutnya luas lahan yang dituangkan dalam BAP itu hasil pengukuran BPN. “Yang memasukan keterangan itu ke dalam sertifikat itu, kan notaris atas dasar pengukuran BPN artinya itu hasil kerja aparat pemerintah resmi,” tuturnya.

Lava menyampaikan, selama ini sejak 2002 tidak ada apa-apa bahkan kleinnya bayar pajak namun 2014 tiba-tiba Sentul City mengklaim dengan alasan memiliki sertifikat. “Seharusnya gugat perdata dulu siapa sebenarnya pemiliknya, baru pidana, hal ini tidak diperhatikan samasekali dan saya sudah ajukan keberatan masalah itu,” tandasnya.

 

 

ANDINA R.S | WIISIINEWS | AS