Alma Wiranta : Data JPS Akan Terus Disempurnakan

AvatarPosted on at 01:49
58 0

Bogor  –   Carut marut data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) khususnya di kota Bogor, yang sempat terputus akibat tidak sinkronnya hasil pendataan mulai dari rukun tetangga (RT), RW, Kelurahan dan pihak Kecamatan, hingga ke dinas sosial terhadap para penerima bantuan yakni masyarakat yang terdampak Covid-19, dijawab langsung oleh Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota sebagai Plt pada waktu itu.

Melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM, sekretariat daerah Kota Bogor, Alma Wiranta, dijelaskan bahwa, hakikatnya jauh hari sebelum dilaksanakan nya pendataan apalagi pendistribusian bantuan tersebut, sudah di garis bawahi dan diingatkan dengan jelas kepada perangkat terkait, bahwa hal tersebut, harus dilaksanakan dengan baik, hati-hati dan cermat serta tepat sasaran.

Hal peringatan tersebut, menurut Alma didasari atas rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas Ham) kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat yang melaksanakan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) .

Rekomendasi Komnas Ham tersebut tertuang sangat jelas dalam Surat Komnas Ham Nomor 033/TUA/IV/2020  tertanggal 13 April 2020 tentang  rekomendasi Kebijakan PSBB, yang  isinya ada 18 butir penyampaian hasil monitoring pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.

Salah satu butirnya itu yakni terkait bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak atas kebijakan PSBB, dan hal inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor agar melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan baik, benar dan penuh kehati-hatian.”

Ditambahkan Kabag Hukum dan HAM itu,”Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak di Kota Bogor harus didasarkan pada prinsip non diskriminasi melalui dua arah, yaitu pendataan dari pemerintah dan pendataan berbasis dari masyarakat bawah ke atas (Bottom up), sehingga  dipastikan oleh Pemerintah Kota Bogor  bahwa masyarakat yang paling miskin dinilai sangat layak untuk dibantu karena sesuai kategori penilaian dalam pemberlakuan PSBB itu.

Oleh karenanya data yang sudah clean dan clear sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah  Kota Bogor pada tanggal 26 April 2020 lalu, adalah hasil pendataan yang terekam dari laporan masing-masing  Kecamatan ke Dinas Sosial Kota Bogor, yang selanjutnya dituangkan dalam produk hukum Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 027.45-312 tentang Penerima Bantuan Tunai (BLT) dalam rangka JPS akibat bencana Covid-19 (Non DTKS) yang disebutkan tegas sebanyak 19.904 KK adalah dalam rangka mengantisipasi kekisruhan data.”

“Keseluruhan hasil pendataan sudah secara transparan disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya, bahkan sebelum rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor pada Kamis 30 April 2020 kemaring dan hal tersebut sudah diketahui umum, yaitu totalnya sebanyak 159.162 KK yang mendapat bantuan sebagai  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bogor.

Adapun rincian detail nya masing-masing yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 41.845 KK dan Program Perluasan sembako sebanyak 24.183 KK, nilainya Rp200.000 x 9 bulan, dan hal ini untuk nilai rutin sebelum Covid-19. Selanjutnya dari Kementerian Sosial sebanyak 1.579 (DTKS) dan 29.672 (Non DTKS) dengan nilai Rp600.000 x 3 bulan, dan dari Pemerintah Provinsi sebanyak 8.046 KK (DTKS) dan 38.475 KK dengan nilai Rp500 x 4 berupa sembako setara Rp350.000 dan uang tunai Rp150.000, Terakhir bantuan dari Pemerintah Kota Bogor sebanyak 19.904 KK dengan nilai Rp.500 x 4 bulan,” Jelas Alma lagi.

“Esensi data penerima bantuan dari Pemerintah Kota Bogor yang berjumlah 19.904 KK sebagaimana dalam lampiran Keputusan Wali Kota Bogor dapat dilihat dengan jelas siapa saja dan terus dipelototin karena mekanismenya harus tepat sasaran, dan Wali Kota Bogor menegaskan jika ada yang layak dapat bantuan namun justru tidak mendapatkan, maka dapat dilaporkan ke Wali Kota melalui aplikasi SIBADRA atau SALUR sebagai kontrol sosial, sehingga dimasa PSBB kedua ini warga Kota Bogor yang terdampak itu, dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya, sebaliknya bagi siapa saja yang mencoba bermain dengan berbuat curang di masa bencana ini akan ditindak dengan sanksi pidana.” tegas Alma, yang bertugas memperkuat kebijakan hukum Pemerintah Kota Bogor.

Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, SE

Sebagai catatan, sebelumnya juga sempat diingatkan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Bogor, M Rusli  Prihatevy, SE dan telah diberitakan di PolitikaBogor.com pihaknya bahkan sempat mengingatkan, bahwa pendataan terkait bantuan itu, menjadi barometer kinerja para pemangku wilayah mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Camat hingga ke Dinas Sosial.

Dikatakan Rusli waktu itu, “Pendataannya harus benar-benar teliti, cermat dan akurat, karena ini adalah soal perut rakyat. Bahkan kita harus menyadari, toh uangnya dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Kita itu, hanya regulator saja,” ujar Rusli kala itu.

 

Tim PolBo  l  Jacky WIjaya

 

Related Post

Anggota Dewan Salurkan Peduli Kasih

Posted by - 18/05/2020 0
Bogor  –   Suasana ibadah puasa bagi umat muslim di tengah pandemic virus corona (Covid-19) menginspirasi seorang anggota DPRD Kota Bogor,…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *