Bareskrim Tetapkan 2 TSK Kasus Koperasi Indosurya Cipta

AvatarPosted on at 23:28
56 0

Jakarta  –  Usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dan sejumlah saksi lainnya pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (KSP Indosurya Cipta) akhirnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka (Tsk) berinisial HS dan SA.

Dalam keterangannya Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Minggu 26 April 2020 kemarin, tidak merinci siapa saja kedua tersangka tersebut dan jabatan mereka. Dia hanya menyatakan,  “Ada 2 tersangka, masing-masing HS dan SA,” kata Daniel.

Ditambahkan Danil, jika merujuk data pada situs Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), susunan pengurus KPS Indosurya Cipta tersebut terdiri dari Stefanie Setiawan sebagai ketua koperasi. Adapun Sekretaris dan Bendahara KPS Indosurya Cipta masing-masing dijabat oleh Djauhari dan Sonia.

Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal. “Penipuan, penggelapan dan (pelanggaran) UU Perbankan, melakukan usaha yang menyerupai bank, pasal 46,” tutur Daniel.

Sebagai catatan, sesuai pasal 46 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berisi ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).

Pihak yang melanggar diancam hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun, serta denda antara Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar. Jika kegiatan pengumpulan dana tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, UU pun telah menegaskan aturan mainnya.

Seperti disebutkan dalam ayat 2 pasal 46 UU Perbankan, penuntutan terhadap badan-badan hukum tersebut dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Aturan mengenai penghimpunan dana masyarakat sudah diatur dalam pasal 16 UU Perbankan. Pasal ini mengatur bahwa setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib, terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia (BI).

Adapun mengenai permodalan koperasi, UU Koperasi No.25 tahun 1992 pada pasal 41 telah memberikan batasan. Ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah.

 

Tim PolBo  l  Jacky.W

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *