Data Bantuan Sosial Kota Bogor Terkesan Amburadul

AvatarPosted on at 09:48
48 0

Bogor  –   Masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor akan memasuki periode ketiga terhitung mulai Rabu 13 Mei  hingga  26 Mei 2020 mendatang. Warga masyarakat, masih harus bersabar untuk tetap di rumah saja, menggunakan masker jika keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Namun, terkait realisasi pembagian bantuan sosial kepada warga masyarakat yang terdampak, ternyata data nya terkesan masih ‘amburadul’.

Berdasarkan pantauan dan aduan warga masyarakat di beberapa wilayah kecamatan, banyak dikeluhkan warga. Banyak diantara mereka yang di data RT dan RW, namun saat realisasi justeru tidak menerima. Sebaliknya ada beberapa penerima yang kondisi nya justeru lebih mapan dari mereka yang tidak menerima, bahkan adapula yang ganda menerima, termasuk adanya ‘pungutan liar ‘ oleh oknum dibawah.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy SE, menanggapi prihatin temuan dan aduan tersebut. Menurut Rusli, seyogyanya pendataan terhadap warga masyarakat yang terdampak itu harus benar-benar tepat dan cepat serta akurat, sehingga bantuan tersebut menjadi bermanfaat.

“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, serta laporan aduan masyarakat, kita menyimpulkan bahwa proses pendataan yang dilakukan terkesan ‘amburadul’ sehingga perlu dilakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Menurut politisi Golkar itu, pelaksanaan pendataannya harus dilakukan secara terus menerus hingga didapatkan data yang paling faktual, valid, dan bisa dipertanggung jawabkan, karena ini menyangkut bantuan yang memang sebagian besarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Bantuan sosial tersebut, kan tidak besar dibanding kebutuhan hidup para warga yang terdampak. Tapi bila datanya valid dan akurat maka hal itu dapat menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkan,” lanjutnya.

Berdasarkan temuan dan aduan, ada puluhan warga non PKH di salah satu RW di Kelurahan Loji, Bogor Barat, yang didata oleh RT nya, namun saat bantuan tersebut digulirkan, justeru banyak diantaranya yang tidak terima bantuan tersebut. “Buat apa di data, kalau akhirnya kami tidak terima bantuan itu ?, ujar seorang wanita tua yang sangat membutuhkan, namun enggan menyebutkan namanya.

Sementara di Kelurahan Cimahpar, beberapa RW melalui saluran selulernya menyatakan bahwa mereka seolah tidak perlu mendata warganya, karena sudah ada data nya. “Lah data itu dari mana datangnya ?. Hal senada juga dikeluhkan oleh warga kelurahan Pakuan. Menurut RT disitu, pihaknya tidak melakukan pendataan, tapi beberapa warganya, justeru menerima bantuan tersebut. Dan ironisnya, beberapa yang menerima justeru kondisinya cukup mapan karena memiliki kendaraan.

Bahkan hasil verifikasi dari dinsos sendiri saat ini tercatat ada lebih kurang 4000an penerima ganda program. Sehingga, dari semula 19.904 warga yang menerima BLT Pemkot, saat ini hanya ada 13.700 an yang clear sehingga masih ada sekitar 9000an slot yang bisa dimanfaatkan untuk warga yang berhak, namun belum terdaftar dalam SK penerima program.

Terkait temuan penerima ganda tersebut, diakui Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto serta Ketua Fraksi Golkar M. Rusli Prihatevy. Menurut mereka hal penerima ganda tersebut, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila saat pendataan benar-benar dilakukan secara tepat, cepat dan akurat.

Sementara saat temuan dan aduan warga masyarakat tersebut, di konfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial Pemkot Bogor Anggraeni Iswara, melalui whatsapp nya, dijelaskan bahwa pihaknya hanya menerima dan memvalidasi data tersebut, untuk kemudian di realisasikan bantuan nya.

Begitu juga terkait data para profesi jurnalis, karena data yang diajukan tidak sesuai dengan realisasinya sehingga terkesan ada diskriminasi. Menurut salah seorang staf bagian Humas Ronny Hunaefi, pihaknya hanya menerima, dan tanpa dikurangi atau ditambah, langsung diserahkan ke Dinas Sosial sebagai pihak yang kompeten. Pertanyaan nya, mengapa data yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi penerimanya ?

Sempat wali kota Bogor Bima Arya memberi angin segar yang mengutarakan saat melakukan sidak di Pasar Kebon Kembang  beberapa waktu lalu, terkait warga masyarakat yang belum terdata, atau sudah terdata namun tidak menerima bantuan sosial tersebut, dapat mengajukan langsung ke kantornya di balaikota atau melalui Aplikasi Salur.

Namun itupun dikeluhkan beberapa warga, karena tidak memiliki Hp Android dan bahkan warga masyarakat memiliki kemudian hendak mengajukan bantuan termasuk RT dan RW, sempat pula mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut.

 

Tim PolBo  l  Jacky. W

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *