DALIL

Fadli Zon : Hukum Jadi Alat Kekuasaan Pemerintah

19-01-2018 23:14
85 Views

Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon (kanan) menghadiri acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2017 | Tempo

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan saat ini hukum semakin menjadi alat kekuasaan pemerintah. Ia menyampaikan hal ini sebagai catatan hukum akhir tahun 2017.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  itu mengambil contoh kasus hukum penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Ia mengatakan, kasus Ahok menjadi salah satu noda hitam dalam penegakan hukum sepanjang tahun 2017.

“Coba lihat kasus Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sejak terdakwa, hingga kini menjadi terpidana, dirinya selalu mendapatkan pengistimewaan hukum,” kata Fadli melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 30 Desember 2017.

Baca: Pemilu 2019, Gerindra Menang, Prabowo Presiden Indonesia

Misalnya, kata Fadli, saat ditetapkan sebagai terdakwa, seharusnya Ahok diberhentikan sementara. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa di pengadilan harus diberhentikan sementara.

Namun Fadli mengatakan yang terjadi malah pemerintahan melalui Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan Ahok. Alasannya, kala itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu mendengar tuntutan jaksa terlebih dahulu.

“Apakah nanti tuntutannya lima tahun, atau kurang dari itu,” kata Fadli. “Jika kurang dari lima tahun, maka Saudara Basuki tak perlu diberhentikan sementara,” ujarnya mengulang perkataan Tjahjo beberapa waktu lalu.

Baca: Tantangan Persatuan Kita Hari Ini Adalah Masalah Ketimpangan

Fadli kembali mengambil contoh beberapa kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin diberhentikan enam hari setelah menjalani sidang perdana pada 14 Maret 2011 lalu. Kemudian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga diberhentikan sementara enam hari setelah sidang perdananya pada 12 Mei 2014.

Terakhir, Fadli mengambil contoh kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang diberhentikan sementara pada Agustus 2015. Padahal, kata dia, Gatot belum berstatus terdakwa kala itu.

Baru-baru ini, Fadli menyampaikan ketidak setujuannya soal pemberian remisi natal untuk Ahok. Ia mempertanyakan dasar hukum pemberian remisi karena merasa Ahok belum pantas mendapatkannya.

Ia juga mempertanyakan definisi kurungan yang dijalani Ahok di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok. “Saya itu bingung ya. Itu di Mako Brimob itu lapas atau rutan atau apa,” kata Fadli Zon.

 

TEMPO.CO | AS