Hari Ini Bantuan Digulirkan Data Sempat Membingungkan

AvatarPosted on at 00:23
45 0

Bogor  –  Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim,  Minggu 26 April 2020 mengatakan, ada 156.831 kepala keluarga (KK) yang akan menerima bansos selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Diakuinya, “Sumber data KK yang mendapat bansos berasal dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor. “Total 156.831 KK,” kata Dedie.
Aparat Kelurahan hingga RW dan RT, akan mendapat daftar penerima bantuan, sehingga mereka dapat mengkontrol bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak ?

“Bagi penerima masing-masing bantuan akan ditandai dengan stiker jenis sumber bantuan, sehingga apabila ada penerima yang menerima bantuan lebih dari satu kali atau tidak tepat sasaran, maka dapat diketahui warga lain dan dapat menjadi catatan untuk dibatalkan atau dikembalikan,” lanjut  Dedie.
Pembagian bansos tersebut akan dimulai pada Senin 27 April 2020, hari ini yang akan dikirim langsung kepada penerima  by name by address melalui layanan PT Pos Indonesia., sehingga tidak ada campur tangan aparat di bawah,” kata Dedie.

Adapun sumber data dan skema pemberian bansos yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor:

Alokasi sumber bantuan dan jumlah penerimanya:
1. Pemerintah Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
a. Program Keluarga Harapan (PKH) 41.845 KK
b. Program Sembako 24.183 KK
2. Pemerintah Provinsi:
a. DTKS 8.046 KK
b. Non DTKS 42.000 KK
3. Pemkot Bogor:
a. Non DTKS 23.000 KK
b. Program nasi bungkus (Nasbung) 13.500 jiwa
4. Bansos Tunai Kemensos
a. DTKS 1.579 KK
b. Non-DTKS 16.178 KK

Total 156.831 KK

Skema bantuan :
1. PKH dan Sembako setara Rp 200.000 selama terdaftar
2. PKH dan Sembako perluasan Rp 200.000 x 9 bulan
3. Pemprov Rp 500.000 x 4 bulan berupa sembako setara Rp 350.000 dan Tunai Rp 150.000
4. Pemkot BLT Rp 500.000 x 4 bulan
5. BST Kemensos Rp 600.000 x 3 bulan

 

Membingungkan

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, SE (PolBo)

Menanggapi skema pembagian bantuan tersebut, khususnya yang dari APBD Pemkot Bogor, disikapi cukup membingungkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy,SE “Kami di dewan jadi bingung, data Non DTKS yang akan dibantu Pemkot itu 23.000 atau 19.904 sih ? tanya Rusli.

Politisi muda Golkar itu, bahkan meminta kejelasan agar seluruh pihak dan atau ‘stakeholder’ termasuk masyarakat, mendapat informasi yang konkret dan tidak plintat-plintut. “Ingat lho, ini uang rakyat untuk rakyat. Kita cuma menjalankan regulasinya saja,” lanjut Rusli.

Menurut Rusli, pembagian bantuan ini juga baru tahap awal jika dikaitkan dengan hasil pendataan di lapangan. “Artinya, jika terdapat penerima yang ganda maka harus dibatalkan, sebaliknya jika ada warga yang terdampak dan cenderung menjadi miskin akibat di rumahkan, maka harus dilakukan pendataan ulang dengan memasukan mereka untuk menerima bantuan,” tambah Rusli, lagi.

Terkait perubahan data dari 23.000 menjadi 19.904, ketika di konfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial Anggraeni Iswara, dijelaskan hasil 19.904 itu merupakan final dan disampaikan di rapat internal pemkot pada Minggu 26 April 2020, siang di posko covid-19 yang juga rumah dinas wali kota.  “Data itu kan dinamis. Dan sudah disampaikan di rapat kok,” ujar Anggraeni.

Namun, perbedaan data Non DTKS yang akan dibantu Pemkot Bogor itu, akhirnya menjadi tuntas dan jelas, ketika Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta, menjelaskannya kepada PolitikaBogor.com

Dijelaskan Kabag Hukum dan HAM itu, selisih 3.096 KK yang dari 23.000 menjadi 19.904, merupakan data tambahan bagi pendatang dan atau perantau yang tinggal di Kota Bogor, namun tidak memiliki KTP Bogor.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *