Ini Hasil Sidang Perdana Gugatan Jaro Ade Terkait Pilbup Bogor 2018 di PN Cibinong

51 0

CIBINONG – Sengketa Pemilihan Bupati Bogor 2018 masih berlanjut. Pelantikan Ade Yasin-Iwan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, tidak menghentikan Ade Ruhandi (Jaro Ade) dan Ingrid Kansil mencari keadilan melalui jalur hukum.

Selasa, 8 Januari 2019, gugatan pasangan Jaro Ade-Ingrid dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN.CBI tanggal 07 Desember 2018, mulai sidang perdana di Pengadilan Negeri Cibinong. Agenda sidang pemeriksaan perkara terkait polemik pemilihan bupati (Pilbup) Bogor 2018.

Dalam upaya mencari kadilan ini, Jaro-Ingrid tidak menggugat pasangan bupati dan wakil bupati Bogor terpilih. Dalam perkara perdata ini, KPU Kabupaten Bogor menjadi Tergugat I. Adapun Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat II dan Menteri Dalam Negeri adalah Tergugat III.

Namun, dalam sidang perdana tersebut, hanya Tergugat I yang hadir. Tidak ada perwakilan dari Tergugat II dan III yanh hadir di PN Cibinong.

Sidang lanjutan sengketa pilkada ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Andri Falahandika, Hakim Anggota I, Tira Tirtonadi dan Ben Ronald P.Situmorang. Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa sidang dilanjutkan kembali pada 29 Januari 2019 mendatang.

Kuasa hukum penggugat Jaro Ade-Ingrid Kansil, Makhfud mengatakan, persidangan kali ini adalah bentuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi, dengan ketidakhadiran tergugat II dan III maka hakim memutuskan menundanya hingga Selasa 29 Januari 2019.

“Berhubung dengan Peraturan Mahkamah Agung, dalam mediasi ini tiap-tiap perinsipal (tergugat I,II,III.red) dan kami sebagai penggugat harus hadir, untuk berjalannya persidangan ini, maka mediasi ini akan dilanjutkan kembali,” kata Makhfud kepada perwarta di Pengadilan Negeri Cibinong, (8/1).

Makhfud menjelaskan, proses persidangan ini bertujuan untuk membuktikan, terkait pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada tahun 2018, yang diduga terstruktur dan masif. Adanya gugatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menyelesaikan kasus Pilbup Bogor. Sebab, batas minimal pengajuan sengketa yang bersifat formal. Syarat tersebut merupakan legal standing syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan, maka gugatan saat itu tidak bisa dilanjutkan.

“Disisi inilah yang harus ditempuh, karena pelangaran ini tidak dapat diselesaikan oleh MK. Karena itu harus ada institusi yang menegakkan hukum dan keadilan ini, agar pemilihan bupati atau kepala daerah itu terjamin kebenarannya,” jelas Makhfud.

Ia menceritakan, alasan pasangan JADI menempuh upaya hukum bukan semata-mata soal menang atau kalah. Tetapi, kata dia, hal yang penting bagaimana rakyat mendapatkan pendidikan dan pemahaman terkait gambaran bagaimana hukum ditegakan dengan benar.

“Dan saya yakin lembaga yang bisa memberikan keadilan dan mengungkapkan keadilan itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yaitu, Pengadilan Negeri Cibinong,” tegasnya.

Lantas apa kata Jaro Ade terkait gugatannya di PN Cibinong ? Ia mengatakan, langkahnya mendaftarkan gugatan secara perdata ke PN Cibinong sudah tepat. Dibanding harus melakukan demonstransi dengan turun ke jalan.

Hal tersebut, lanjut Jaro Ade, karena dirinya tetap berkomitmen menjaga kondusifitas di Kabupaten Bogor.

“Saya bersama seluruh relawan dan partai koalisi masih yakin ada keadilan di negeri ini,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.

 

ARIE SURBAKTI | AS

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *