Ini Kekecewaan DPRD Soal Data Penerima Bantuan

48 0

Bogor  –   Hari ini, Senin 27 April 2020, penerima bantuan tunai bagi warga yang masuk dalam Keluarga terdampak Covid-19 mulai di cairkan. Hal tersebut tertuang dalam surat Keputusan Walikota Nomor 027.45-312 tanggal 26 April 2020.

Kepada PolitikaBogor.com, dijelaskan Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta, diterbitkannya SK tersebut menjadi sangat penting sebagai Payung Hukum berupa Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) Tahun 2020, yang alokasi bantuan nya berasal dari pemerintah kota (Pemkot) Bogor.

Menurut Alma, data ini dibuat berdasarkan hasil verifikasi di tiap Kecamatan dan perangkat daerah terkait pengolahan data Keluarga Miskin terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  di Kota Bogor. Jumlah Keluarga yang menerimanya sebanyak 19.904 Kepala Keluarga dan ditambah dengan 3.096 Keluarga yang berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kota Bogor mereka adalah perantau dari luar Kota Bogor, sehingga seluruh bantuan tunai mencapai 23.000 Keluarga.

Namun, terkait jumlah kepala keluarga yang akan menerima bantuan baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah kota (Pemkot) Bogor tersebut, akhirnya dipertanyakan keabsahan dan validasinya oleh pihak DPRD Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor  Atang Trisnanto melalui selulernya mengatakan, “Saya sendiri agak bingung dengan data-data yang disampaikan pemkot. Pada saat rapat Banggar dan TAPD Pemkot pada hari Jumat 24 April 2020 lalu, Ketua TAPD menyampaikan bahwa jumlah warga yang terdata sebagai terdampak pandemi covid-19 yakni sebesar 239 ribu orang,” jelasnya.

Dan dari jumlah tersebut, Pemkot mendapat kewajiban untuk mengcover sekitar 10%, yaitu sebesar 23 ribu orang yang direncanakan akan mulai didistribusikan pada Senin 27 April 2020 hari ini.

“Tapi, kalau sekarang angkanya berubah menjadi 156.831 warga, lantas bagaimana dengan 82 ribu warga yang lain. Mudah-mudahan data terakhir ini valid. Tapi terus terang kami agak kecewa dengan lambatnya proses ini. Perlunya pendataan secara baik ini sudah kami sampaikan di akhir maret. Dinas terkait harusnya juga sudah mendata lebih dari 3 pekan. Ini covid sdh berapa lama ? Kasian masyarakat yang terdampak, bingung dengan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, sementara mereka sudah 1,5 bulan ini terganggu penghasilannya,” keluh Atang.

Jadi, dengan adanya rencana realisasi BLT mulai hari Senin 27 April ini, sekarang diharapkan Atang, yang terpenting direalisasikan saja dulu yang ada, sambil terus disempurnakan data nya agar benar-benar real dan tidak menjadi masalah di belakang hari.

Data yang ada pun sebaiknya berbasis pada KK yang bisa ditelusuri dengan No KK, bukan berbasis NIK yang sangat terbuka peluang satu KK bisa menerima lebih dari satu program, sedangkan KK lain tidak dapat sama sekali

“Saya di awal menyampaikan poin-poin masukan terkait pendataan ini dalam 2 hal pokok. Pertama, Penentuan Tim Pendataan dan yang Kedua, Kriteria Warga yang Terdampak

Pertama, Tim Pendataan ini berbasis wilayah dan dikoordinir oleh satu SKPD saja. Jangan ada lebih dari satu SKPD yang bertugas, karena peluang double input nya sangat besar. Misal, di awal saya liat Dinsos, Disnaker, dan Dinkop sama-sama mendata. Itu bisa irisan. Harusnya bentuk tim pendataan berbasis RW (berisi Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama) sehingga tidak akan cross data karena basisnya wilayah. Dan kenapa harus tim ? untuk mengurangi subyektivitas maupun praduga dari warga terhadap Ketua RW.

Kedua, buat kriteria agar ada panduan. Yang paling mudah pakai kriteria pendapatan. Karena dalam situasi sekarang, orang yang punya rumah sendiri pun bisa oleng karena tidak berpenghasilan. Jadi, kriteria pendapatan ini berbasis RTM, yaitu 400 rb/orang/bulan. Jadi dalam 4 bulan ke depan jika satu KK tidak memenuhi syarat tersebut, masukkan saja dalam data penerima bantuan.

Hal kekecewaan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, SE. Menurutnya, keterlambatan pendataan warga yang akan mendapat bantuan tunai dari pemkot Bogor itu, adalah simbol kurangnya koordinasi perangkat daerah. “Seharusnya, masing-masing dinas sudah punya data sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Itu kan kerjaan sehari-hari, yang tinggal di update saja ketika diperlukan seperti saat PSBB ini. Nanti kesemuanya data dari masing-masing OPD tinggal digabungkan oleh koordinator pendataannya, katakanlah oleh dinas Sosial,” jelas Rusli.

Ditambahkan Rusli, masalah kesehatan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak di masa pandemi covid-19 ini, merupakan hal yang utama dibanding dengan persoalan lainnya.

“Coba siapa yang bisa menjamin sampai kapan musibah covid-19 ini akan berakhir ? Kemudian bagaimana nasib kesehatan dan ekonomi masyarakat menghadapi masa seperti PSBB ini, karena semua kan harus tetap di rumah,” lanjut Rusli mengakhiri kekecewaannya.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *