Jakarta  –  Menyikapi pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda seluruh dunia di belahan ini, tak satupun pihak yang dapat mengelak bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap sendi kesehatan masyarakat termasuk perekonomiannya. Terkait masalah kesehatan, sudah banyak yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, mulai dari upaya mengantisipasi hingga penanganan nya. Begitu juga dengan dampak ekonomi yang begitu dalam dan harus diderita oleh hampir seluruh rakyat negeri ini, terutama mereka yang masih belum beruntung keadaan ekonominya.

Melalui Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, diterangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Dikatakan Juliari, pemerintah pusat sudah menyiapkan sebanyak ratusan ribu paket sembilan bahan pokok (sembako).

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menambah jumlah penerima bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta menjadi 20 juta, serta bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk kepada mereka yang berprofesi sebagai pengendara ojek online, atau yang belum terdaftar sebagai masyarakat miskin selama ini.
Belum lagi jika ditambah dengan bantuan provinsi dan pemerintah daerah kota dan kabupaten, termasuk bantuan pihak swasta langsung dan yang masuk melalui program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility  (CSR), yang apabila memang benar data dan realisasi pendistribusiannya, maka dapat diyakini sekurangnya 75% masyarakat yang terdampak dapat teratasi jaminan kehidupannya selama masa pandemic Covid-19 ini.

Namun, terkait control mulai dari pendataan dan realisasinya nanti, perlu pengawasan yang mendalam dari semua pihak, karena mulai tercium adanya aroma terindikasi soal kebocoran data apalagi dana bantuannya. Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, guna mengantisipasi akan adanya data yang tidak valid, pemerintah diminta untuk segera melengkapi dan memperbarui data masyarakat penerima bantuan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) setiap hari secara berkala.

Bahkan dengan nada keras Yandri berharap, agar pemerintah jangan bernegosiasi apalagi menunda kepentingan perut rakyat.  “Upayakan untuk perut rakyat dulu, karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasi, apalagi ditunda-tunda,” katanya kepada wartawan. Untuk itu, dia pun meminta agar pemerintah terus memperbarui data agar semua masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi virus corona dapat dijangkau pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga meminta agar pemerintah merealokasi sejumlah anggaran mulai dari anggaran pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, hingga pembangunan bandara, dermaga, jalan, serta perjalanan dinas untuk memenuhi bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. “RT, RW, lurah, atau kepala desa jangan menutup mata, jangan karena stok sudah enggak ada masyarakat diabaikan, itu kita minta tidak boleh ya,” katanya.

Terkait keluhan masyarakat yang belum menerima bantuan saat ini, Yandri menengarai hal itu terjadi karena pemerintah belum memperbarui data penerima bantuan. Menurutnya, masyarakat yang mengeluh belum menerima bantuan itu kemungkinan tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial  (DTKS) atau masyarakat miskin.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor M RUsli Prihatevy SE (PolBo)

Sementara itu, kondisi di Kota Bogor yang juga sedang menjalani masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditanggapi senada oleh Ketua fraksi Golkar di DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy SE. Dia pun merasa khawatir akan pendataan yang menurut laporan beberapa masyarakat dibawah, terindikasi tidak valid. “Pemerintah kota (Pemkot) kan selama ini senantiasa menggulirkan bantuan kepada masyarakat miskin. Nah itu tinggal di update saja oleh RT, RW dan pihak kelurahan hingga ke dinas sosial.

Kemudian terkait yang terdampak, sebagai misal para pekerja yang di rumahkan tanpa gaji bahkan ada yang di PHK, kan ada data dan laporan dari para pengusaha industri dan pabrikasi di Disnaker. Termasuk kepada masyarakat yang juga terdampak seperti para pedagang, pekerja harian lepas hingga kepada para marbot dan pengurus DKM itu kan bisa terdata oleh Dinas Koperasi dan UMKM termasuk pihak Baznas daerah,” jelas Rusli.

Jadi semua unsur pimpinan daerah, instansi, termasuk masyarakat sendiri, harus secara bersama-sama mengantisipasi, terjun ke lapangan dan me-rekap hasil pendataannya, sehingga hasilnya akan optimal atau sekurang mendekati benar.

Begitu juga dengan masalah pendistribusian bantuan tersebut, perlu semua melakukan pengawasan. Ini bukan tanggung jawab inspektorat saja, akan tetapi juga harus melibatkan masyarakat di lapangan, karena itu uang rakyat dan harus diberikan kepada rakyat juga.

“Banyak teman-teman kami di dewan yang mengikhlaskan gajinya untuk membantu perekonomian masyarakat. Bahkan, kami juga mendengar banyak perusahaan yang langsung membantu hingga mengalokasikan CSR nya, yang memang kesemuanya itu untuk masyarakat,” lanjut Rusli.

Pada akhir keterangannya, Rusli juga mengapresiasi upaya-upaya semua pihak yang telah mengulurkan tangan membantu program nasional mengahadapi musibah internasional ini. Dia berharap, agar secara nasional, musibah pandemi virus ini dapat cepat teratasi dan mengembalikan Kota Bogor, kembali normal karena mulai hari ini khususnya umat Muslim memasuki bulan Ramadhan untuk menjalankan puasa wajib. 

 

Tim PolBo  l  Jacky WIjaya