Kampoeng Kurma Digugat Pailit, Ribuan Investor Dirugikan

66 0

BOGOR-Sengkarut investasi kavling Kampoeng Kurma belum usai. Ikhtiar penyelesaian kewajiban PT. Kampoeng Kurma terhadap ribuan investornya justru terancam buyar. Padahal, saat ini pihak manajemen sedang memproses sebagian besar akta jual beli (AJB) atas kepemilikan kavling sebagian nasabah atau investornya.

Perlu diketahui, manajemen Kampoeng Kurma tidak bekerja sendiri. Perusahaan ini dibantu 10 orang perwakilan investor yang disebut Tim 10. Tim ini resmi mewakili 1.632 investor PT Kampoeng Kurma, yang bertugas menyelesaikan sengkarut investasi tersebut . Dalam kasus ini, potensi kerugian duit masyarakat mencapai puluhan miliar rupiah.

Tim 10 ikut mengurus dan membantu segala kepentingan ribuan investor Kampoeng Kurma dari 6 kawasan lahan kavling kurma, yakni di Cirebon, Jonggol, Cipanas, Jasinga, Koleang dan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Nah, belakangan ribuan investor yang mulai tenang, kembali merasa resah. Hal tersebut gegara LBH Konsumen Jakarta yang mewakili dua orang investor mendaftarkan gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Kampoeng Kurma Jonggol ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Gugatan penundaan PKPU atau keinginan mempailitkan PT Kampoeng Kurma itu dinilai tidak mewakili mayoritas investor. Mereka menyesalkan aksi sesama investor yang dinilai serampangan dalam mengambil langkah penyelesaian.

“Ini orang maunya apa? Kalau dipailitkan maka kita yang ribuan orang ini rugi. Bisa dikutuk itu orang,” kata Koordinator Tim 10 Investor Kampoeng Kurna, Tribudi Widodo saat dihubungi pewarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Salah seorang investor Kampoeng Kurma saat menandatangani AJB Kavling Kebun Kurma. Istimewa

Tribudi menegaskan, manajemen PT Kampoeng Kurma telah menunjukan itikad baiknya. Upaya penyelesaian yang berupa penyerahan kavling dan suratnya ini sudah berlangsung hampir satu bulan. Menurutnya, setiap hari Sabtu ada penandatangan akta jual beli untuk kavling tanah yang dijanjikan manajemen.

“Antara 15 sampai 20 AJB yang diberikan. Kedua orang itu setelah kami cek, mereka sebetulnya sudah ada akte jual beli dan kavlingnya ada. Dan mungkin sudah ditanganin. Saya tidak tahu maksudnya apa, sebab kita juga bingung. Karena dia klo mau menggugat, dia juga ada kavlingnya,” paparnya.

Saat ini, manajemen PT Kampoeng Kurma dikabarkan sedang menyelesaikan sejumlah janji investasinya. Semisal kavling di Jonggol. Dari 125 hektare lahan yang dijanjikan, 35 hektare telah dibebaskan untuk kemudian diberikan kepada investor.

Adapun kavling Kampoeng Kurma di Cirebon sudah separuhnya terpenuhi. Dari 88 hektare lahan yang dijanjikan, 44 hektare lahan di antaranya siap diserahkan. Demikian juga dengan lahan di Jasinga. Untuk total 170 hektare yang dijanjikan di Koleang, 60 hektare telah dibebaskan. Masih di Jasinga, manajemen telah membebaskan 47 hektare lahan dari 35 hektare yang dijanjikan.

“Malah ada kelebihan lahan, yang kami cadangkan untuk konsumen yang enggak kebagian kavling di Jonggol. Ini dokumen tanah (bertumpuk di atas meja) yang Sabtu nanti siap tanda tangan AJB,” kata Ibu Lilis, salah satu tim manajemen Kampoeng Kurma, yang bertugas mengurus lahan dan AJB.

LBH Resmi Daftarkan PKPU
Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH Bogor dan LBH Konsumen Jakarta, Zentoni resmi mendaftarkan Permohonan Penunandaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Kavling Kampoeng Kurma yang dikelola oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Zentoni mengatakan, permohonan PKPU terhadap Kavling Kampoeng Kurma yang dikelola oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol diajukan oleh konsumen atas nama Topan Manusama dan Sdri Dwi Ramdhini. Mereka mengajukan gugatan PKPU.

“Kampoeng Kurma gagal menyerahterimakan Kavling  yang dijanjikan dalam Pengikatan Jual Beli Nomor: 571 dan 572 yang dibuat dihadapan Niken Larasati, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, ” kata Zentoni dalam siaran pers yang diterima Polbo, Rabu, 22 Januari 2020.

 

ARIE SURBAKTI | AS

Related Post

KPK Yakin Tangkap Harun Masiku

Posted by - 21/02/2020 0
  Jakarta –  Walau politisi PDIP, Harun Masiku sudah 40 hari lebih setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *