DALIL

Kasus Hukum Bekas Camat Tamansari Mengendap Begitu Saja

17-12-2017 07:57
335 Views

Tim Kuasa Hukum mantan Sekretaris Camat Tamansari, Ridwan | Andina RS

BOGOR – Kasus pemukulan Camat Tamansari AS kepada Sekretaris Camat Tamansari, Rd, sudah berlangsung sejak empat bulan silam. Camat AS, kini sudah dipindah tugaskan, pun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Bogor. Namun, penanganan kasus tindak pidana ini, sampai sekarang mengendap begitu saja.

“Empat bulan lamanya kasus pemukulan terhadap klien kami, Sekcam, terbengkalai. Tidak ada kepastian hukum bagi Klien kami,”  kata Anggi Triana Ismail, SH, Tim Kuasa Hukum Rd kepada polbo  di Cibinong, Senin, 20 Nopember 2017.

Aksi main tinju itu dilakukan Camat Tamansari kepada bawahannya itu terjadi di Kantor Kecamatan Tamansari. Saat itu Rd sedang memimpin rapat rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah yang berada si kaki Gunung Salak itu pada Jumat 11 Agustus 2017.

Atas tindakan brutal AS, Sekcam Rd melaporkan kasusnya ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Selain itu, Rd juga mengadukan atasannya tersebut kepada Inspektorat Kepagawaian Kabupaten Bogor dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Menurut Anggi, sebagaimana Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, seyogyanya Penyidik telah melakukan pelimpahan barang bukti dan Tersangka (Terlapor) kepada Kejaksaan Negeri Cibinong. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangan berarti dari penanganan kasus pemukulan tersebut.

“Penanganan perkara ini, seperti dipersulit dan sangat berat. Padahal, jika dilihat secara de jure perkara yang dialami klien kami itu perkara ringan. Seharusnya dapat diselesaikan selama 30 hari,” jelas Anggi di Kantor Virtual Office Sembilan Bintang dan Partner’s,  Jalan Raya Pemda, Cibinong, Bogor.

Begitupun terkait pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh AS, Anggi melanjutkan, perkembangannya tidak sesuai dengan teori hukum. Untuk itu, Ia melihat situasi ini menuai prestasi penegakan hukum yang buruk.  “Sampai saat ini, tidak ada pemberitahuan perkembangan atas pengaduan kami ke Inspektorat Kabupaten Bogor.”

Menurut Anggi, sesuai UU No. 5 Tahun 2014 Jo. PP No. 53 Tahun 2010 seharusnya pihak Inspektorat menyerahkan berkas pengaduan tersebut ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.

 

 

ANDINA R.S | AS