Kebijakan Pemkot Bogor Kurangi PBB

AvatarPosted on at 01:02
48 0

Bogor.-  Pemerintah Kota Bogor berkomitmen akan terus menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap situasi yang diberlakukan pasca pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), demi untuk mencegah  penyebaran sekaligus juga penanganan dampak adanya Covid-19.

Salah satunya adalah stimulus guna menjaga stabilitas ekonomi, memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kebijakan di sektor perpajakan.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona (Covid-19) dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri, selanjutnya dengan memberikan insentif pajak dalam rangka meringankan wajib pajak akibat dampak dari covid 19 terhadap dunia usaha maupun masyarakat umumnya.

 

Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta (PolBo)

Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta dalam wawancara melalui selulernya mengatakan,”Awalnya, dikeluarkan Perwali Nomor 20 tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan pembayaran pajak terutang untuk pajak restoran, Hotel, tempat hiburan dan parkir akibat dampak Covid-19.

Penundaan nya diberikan untuk masa pajak maret, april dan Mei menjadi tgl 30 juni 2020. Kini ditambah lagi kebijakan pemberian diskon atau pengurangan pajak PBB bagi yang membayarkan pajaknya hanya pada bulan April Mei dan Juni dengan diskon 15% untuk bulan april, 10% untuk Mei dan 5% untuk Juni 2020.

Kemudian hari ini kami keluarkan lagi Perwali Nomor 33 tanggal 21 April 2020 tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan Tahun 2020 dan penghapusan sanksi administrasi tunggakan PBB pedesaan dan Perkotaan masa pajak sampai dengan Tahun 2019 akibat dampak Covid-19 Di Kota Bogor.

Ditegaskan Alma,”Kebijakan ini selaras dengan adanya status Kejadian Luar Biasa di Kota Bogor, amanatnya dalam teknis pelaksanaan dituangkan dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak karena dampak Covid-19, merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam. COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, ini juga jadi sandaran hukum untuk melaksanakan kebijakan fiskal di daerah, karena akibat Covid-19 semua terdampak dari aspek sosial, ekonomi sampai pertahanan dan keamanan, jadi bagi masyarakat yang membayarkan tunggakan PBB pada bulan April, Mei dan Juni juga akan mendapatkan Penghapusan denda piutang PBB untuk masa pajak sebelum tahun 2019.”

“Kebijakan Kota Bogor untuk antisipasi pencegahan sampai dengan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak 1 Maret 2020 sampai saat ini berjumlah 45 kebijakan, diantaranya 3 Peraturan Walikota, 20 Keputusan Walikota, 5 Instruksi Walikota, 12 Edaran dan Himbauan Wali Kota maupun Sekretaris Daerah serta 5 Keputusan Kepala OPD terkait, dan masih ada 1 lagi Produk hukum yang kami siapkan yaitu Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor, datanya masih terus divalidasi agar update dan tidak tumpang tindih, karena itu paling lambat tanggal 24 April mendatang sudah selesai,” ujar Alma mengakhiri wawancaranya.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *