DALIL

Kenapa AMPB Demo Kasus Angkahong ke KPK ? Ini Alasannya

19-01-2018 23:10
225 Views

Aktivis AMPD berunjukrasa di gedung KPK Jakarta terkait sejumlah kasus dugaan korupsi, termasuk Skandal Angkahong, Kamis 11 Januari 2018 | Istimewa

JAKARTA – Mendekati Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bogor periode 2018-2023, kelompok  pergerakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) berunjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018. Pengunjukrasa mengangkat kembali kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 7.302 meterpersegi milik Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong.

Skandal senilai Rp43,1 miliar yang dikenal “Kasus Angkahong” ini pernah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Dalam penanganan perkara rasuah itu, nama – nama pejabat Pemerintahan Kota Bogor terseret sebagai pleger (turut serta). Itu terkuak usai Ketua Majelis Hakim Lince Anna Purba membacakan putusan terhadap tiga terdakwa pada 30 September 2016 lalu.

AMPB mendesak komisi antirasuah turun gunung untuk menangani kasus Angkahong yang telah menyeret tiga orang sebagai terpidana, yakni mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Hidayat Yudha Priatna, mantan Camat Tanah Sareal Irwan Gumelar, dan Ketua Tim Appraisal Ronny Nasrun Adnan.

Baca juga : Tidak Ada SP3, Kejati Jabar : Kasus Angkahong Lanjut

Kenapa AMPB berunjukrasa mengangkat kembali kasus Angkahong ke KPK ? Ini alasan Sekretaris Jenderal AMPB, Iman Sukarya. Menurut dia, kasus korupsi Angkahong sempat mencuat dan bahkan sudah beberapa kali di laporkan ke KPK. Namun, hingga saat ini belum ada respon.  Padahal, proyek pembebasan lahan Jambu Dua dinilai jelas merugikan keuangan negara.

“Penanganannya  jangan hanya sampai pada kelas teri, rakyat dan bawahan kembali menjadi korban dari sebuah kebijakan para pimpinan di Kota Bogor. Kami minta KPK segera turun tangan soal kasus Angkahong,” tegas Imam Sukarya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Baca juga : Fadli Zon : Hukum Jadi Alat Kekuasaan Pemerintah

Menurut Imam, mandegnya penanganan kasus Angkahong oleh Kejati Jabar merupakan sinyalemen bagi KPK agar segera mengambil alih perkara. AMPB mendesak KPK berani menangkap Pleger yang sudah dinyatakan berdasarkan keputusan Pengadilan Tipikor Jawa Barat. “Kami meminta KPK segera bertindak memeriksa pleger,” tegasnya.

Selain kasus Angkahong, Koordinator aksi AMPB, Ali Topan Vinaya menuntut KPK segera mengaudit semua proyek aspirasi,  DD,  ADD, Rutilahu dan Bansos 2016 di Kabupaten Bogor, audit proyek nantuan propinsi di Ruas Jalan Pasir Ipis -Garehong Kabupaten Bogor, audit pembangunan Ruas Jalan Bogor – Kemang, Pembangunan Masjid Baitul Faidzin,  Gedung Sekda di Kabupaten Bogor.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo lebih besar, apabila KPK tidak segera menangkap pleger di Kota Bogor yang terjerat kasus korupsi pembebasan lahan Jambu Dua,” tegas Ali Topan.

 

 

M.A MURTADHO | AS