Kota Bogor Tindak 1.502 Pelanggar dan Sangsi Denda Rp 22 Juta

AvatarPosted on at 03:31
29 0

Bogor  –  Bukan main dan bukan main-main, akibat melanggar ketentuan protokoler pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor, sekurangnya 1.502 pelanggar ditindak. Sementara dari penindakan terhadap denda hasilnya mencapai RP 22 Juta.

Kepada wartawan, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah, Selasa 26 Mei 2020 malam mengatakan, pihaknya telah menindak sebanyak 1.502 pelanggar, dan menyetorkan hasil sanksi administrasi ke kas daerah dari 5 tempat usaha sebesar Rp22 juta sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada 15 April 2020 lalu.

“Total di kami dari PSBB tahap I, II dan III ada 1.502 pelanggar, diantaranya 819 pelanggar yang tidak menggunakan masker, berboncengan tapi beda alamat 56 orang.

Lebih detail Agus merinci, dari data pemantauan selama PSBB tahap I ada 22 pelanggar tidak menggunakan masker, 28 tempat usaha melanggar jam operasional, 31 lokasi kerumunan yang terpaksa dibubarkan.

Kemudian, PSBB tahap II, ada 360 pelanggar tidak menggunakan masker, 257 tempat usaha melanggar jam operasional, 24 lokasi kerumunan yang dibubarkan dan 6 tempat usaha yang disegel.

Terakhir, PSBB tahap III ada 437 pelanggar tidak menggunakan masker, 213 tempat usaha melanggar jam operasional, 74 lokasi kerumunan yang dibubarkan, 56 orang berboncengan berbeda alamat, dan 5 tempat usaha yang disegel dan membayar sanksi denda ke Kas Daerah sebesar Rp 22 juta.

Dikatakan Agus “Kami menerapkan sanksi administrasi di PSBB tahap III dengan total denda Rp 22 juta terdiri dari toko baju dan toko sepatu. Penerapan denda ini berlaku sesuai Perwali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Juknis pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, PSBB tahap I warga lebih patuh. PSBB tahap II disiplin warga mulai menurun dan tahap III lebih banyak lagi yang tidak disiplin. “Makanya kami tetap terapkan sanksi yang tegas,” katanya.

Sementara, mengenai sanksi hingga pencabutan izin usaha bagi toko hingga saat ini belum ada. Pasalnya, setelah disegel tokonya, pelanggar langsung membayar sanksi dendanya ke kas daerah. “Kalau memang masih buka setelah di segel dan di denda maka rekomendasinya akan kita cabut izinnya. Tapi sampai saat ini belum ada,” jelas Agustian Syah.

 

Tim PolBo  l  Jacky. W

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *