PARLEMENTARIA

Kuras Duit APBD, Bubarkan Saja BUMD Kabupaten Bogor!

17-12-2017 07:58
762 Views

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Pembangunan Rakyat, Rifdian Suryadarma | Herry Setiawan

CIBINONG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor sebaiknya dibubarkan saja oleh Pemkab Bogor. Pasalnya, Bupati Bogor Nurhayanti dinilai tidak becus mengelola kekayaan alam dan SDM di Kabupaten Bogor

“Sebaiknya bubarkan saja BUMD. Enggak ada manfaatnya. Yang ada malah menguras duit APBD,” kata kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Pembangunan Rakyat, Rifdian Suryadarma kepada polbo di Kantor DPRD, Cibinong, Jum’at 20 Oktober 2017..

Rifdian menjelaskan, Bupati Bogor Nurhayanti sama sekali tidak berniat untuk memaksimalkan potensi dari pembentukan BUMD, seperti PT PPE, PT Sayaga Wisata dan PD Pasar Tohaga.

“Seperti PD Pasar yang kerjanya hanya memungut retribusi mulai dari parkir, WC, dan kios setiap hari. Sementara PD Pasar tidak diberi kewenangan untuk membangun pasar. Dia hanya dijadikan penjaga bangunan pasar. Ini bukti kegagalan Bupati,” kata politikus PPP.

PT Sayaga Wisata, lanjut Rifdian, diberi dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) hanya untuk bangun hotel yang lokasinya di atas rawa dengan harga yang mahal dan sampai kini belum berdiri. Selain itu, Sayaga juga bergerak di bidang travel namun apa yang terjadi?

“Dari ratusan miliar belanja perjalanan dinas, Sayaga hanya diberi kue Rp 2,1 miliar itupun dari belanja Setwan DPRD. Padahal ratusan miliar alokasi itu ada, tapi kenapa masih diberikan ke pihak lain yang bukan milik Pemkab Bogor. Makanya lebih baik dibubarkan saja,” tegas aktivis mahasiswa di era awal 2000-an.

PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE), kata Rifdian, saat ini megap-megap karena tidak ada kebijakan politik yang berpihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, khususnya untuk belanja aspal yang diproduksi PT PPE.

“PPE memroduksi aspal tapi belanja aspal malah ke pihak lain yang tidak menguntungkan BUMD Kabupaten Bogor. Jelas ada kesalahan dalam manajemen belanja pemerintah yang dipimpin Bupati Bogor Nurhayanti,” tegas aktivis HMI.

Belum lagi perbankan yang dimiliki Pemkab Bogor seperti PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Tegar Beriman (BTB). Triliunan duit Pemkab Bogor malah diparkir di Bank BJB dan bank lain yang bukan milik Pemkab Bogor.

“Kenapa tidak diparkir duitnya di perbankan milik Pemkab Bogo sendiri. Aneh sungguh aneh logika berpikir para oknum birokrat yang ada,” kata Ketua Bidang Informatika dan Teknologi DPC PPP Kabupaten Bogor.

Dari berbagai kritik tersebut, Rifdian menyimpulkan sebaiknya Pemkab Bogor membubarkan BUMD yang sudah berdiri karena tak diberi kemampuan untuk berkembang.

“Ini langkah nyata bahwa ada sabotase terhadap BUMD yang sudah berdiri,” tandasnya.

HERRY SETIAWAN | AS