Ibu Menang Pilkades, Wakil Ketua DPRD Diadukan ke Polisi

88 0

 BOGOR-Pemilihan kepala desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea pada 28 Oktober 2018 lalu, masih menyisakan masalah.

Salah satu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, M. Rizky dilaporkan ke Kepolisian Resor Bogor. Politikus Partai Gerindra ini ikut menjadi terlapor,  karena ibu kandungnya menang Pilkades Tegalwaru.

Ya, imbas rebutan suara kepala desa ini menjadikan Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, M. Rizky menjadi salah satu terlapor dugaan tindak pidana politik uang.

Politikus Partai Gerindra ini diadukan secara tertulis oleh pengacara dari Kantor Hukum Bangun Mulia Associates, seperti tertuang dalam surat laporan nomor 06/Lap/BMA/XI/2018 yang ditandatangani Teger Bangun, SH, Sunandar SH dan Isep Firdaus SH.

Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Tegawaru nomor urut 2, Haerudin, melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan kubu calon kades nomor urut 1.

Ada empat orang yang dilaporkan, yakni Hj. Nunung Nuriyah (calon kades), M. Rizky (Wakil Ketua DPRD), Ahmad Halimi (Guru Ngaji) dan Fuzi (adik dari M. Rizky). Calon kades nomor urut 1 ini adalah ibu kandung dari M. Rizky, Wakil Ketua DPRD pengganti Iwan Setiawan yang terpilih menjadi Wakil Bupati Bogor 2018.

Baca juga : Pilbup Bogor 2018, Tiga Kursi Pimpinan DPRD Bakal Kosong

“Laporan tertulis kami ini terkait dengan tindak pidana politik uang dalam Pilkades Tegalwaru. Tindak pidana tersebut sebagaimana diatur Pasal 149 KUHP,” kata Teger Bangun saat dihubungi Harian Sederhana melalui telepon selular, Ahad, 25 Nopember 2018.

Ucok menceritakan, kasus dugaan politik uang ini dilakukan setelah pemungutan suara pada 28 Oktober 2018 lalu. Para terlapor membagi-bagikan uang kepada sebagian warga di halaman rumah calon kades nomor urut 1. Peristiwa bagi-bagi duit ini direkam oleh salah seorang pendukung nomor 1, yang kemudian dikirimkan melalui pesan Whatsapp kepada kubu nomor 2.

Baca juga : Hadeuh, Masih Ada Enam Anggota DPRD Belum Kembalikan Mobil Dinas

“Saya ada bukti rekaman videonya. Pembagian uang kepada warga itu sudah masuk kategori politik uang. Kenapa? Karena pemilihan itu sebelum, sedang dan sesudah. Kan begitu. Periode pemilihan itu tidak hanya sebelum hari pencoblosan saja,” tegas Ucok.

Tim Hukum Bangun Mulia tidak hanya mempersoalkan politik uang, namun mengadukan pula secara khusus M. Ahmad Halimi, guru mengaji yang merupakan pendukung calon nomor 1. Ahmad ditenggarai melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP dan tindak pidana ujaran kebencian seperti diatur Pasal 156, 157 KUHP.

“Itu dilakukan saudara Ahmad Halimi saat sosialisasi pemungutan suara secara e-voting yang dimotori oleh calon kades nomor urut 1 di Kampung jalan baru Rt.01/Rw.05 Tegalwaru pada hari selasa 16 Oktober 2018,” jelas Ucok.

 

HARIAN SEDERHANA | AS

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *