Menyimak Perwali 37/2020 Kota Bogor terkait Sanksi PSBB III

AvatarPosted on at 05:55
19 0

Bogor –  Pemberlakuan PSBB ke tiga yang diterapkan Kota Bogor dibarengi dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB dalam penanganan COVID-19 Di Kota Bogor. Cukup menarik dan perlu disimak Perwali tersebut.

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Bogor Alma Wiranta, SH., MSi (Han), mengatakan, “Peraturan yang dirujuk dalam sanksi administratif adalah  Perda Kota Bogor Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Hal itu tak lepas karena tertuang dalam turunan Perda Kota Bogor No 11 tahun 2018 pasal 126 yang menjadi Perwali, termasuk juga merujuk pada UU No. 23/2014, UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an, UU No. 30/2014

“Materi muatan mengenai ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Perda 11/2018 itu menjadi ketentuan penyelenggaraan kesehatan,” ucap Alma. Terkait Perwali 37/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor, hal itu kata dia, sudah sesuai amanat dari Pasal 126 ayat 2 dan 3 yang isinya terkait sanksi administratif penyelenggaraan kesehatan, aturan yang dirujuk yaitu Pasal 5 ayat (5) Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018.”

“Pada Pasal 126 ayat (1) yang berisi beberapa pasal, apabila melihat pasal 122 ayat (3) juncto pasal 121 Perda No.11/2018, itu jelas, tinggal baca saja,” ucapnya. Lanjut Alma, “penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui PSBB adalah kebijakan pemerintah pusat yang  disetujui diterapkan di daerah adalah guna melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan, dalam hal ini wabah Covid-19.”

Tujuan PSBB adalah membatasi kegiatan dengan memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 huruf c Perwali 30/2020, dan hal itu selaras dengan pengertian Upaya kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1, dan pasal 46 huruf e  Perda Nomor 11/2018,” ujar Alma yang merupakan alumni Magister ilmu Pertahanan.

Terkait penerapan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 Perda Nomor 11/2018 yang subyek hukumnya setiap orang, merujuk pada unsur setiap orang dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu mengenai kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan kesehatan.

“Unsur badan hukum diubah menjadi Korporasi yang dimaksudkan dalam Perwali No.37/2020 adalah kantor, toko, restoran, mall, dan sejenisnya, yang didasarkan atas kewenangan Pemda yang melekat pada Perangkat Daerah Kota Bogor yang membidangi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” papar Alma.

Kemudian, ditekankan Alma, “Logika yang dibangun dalam penerapan sanksi kerja sosial harus didasarkan pada sanksi sosial atas pelanggaran norma PSBB, yaitu jika pelanggar tidak dapat membayar denda administratif, maka diberi sanksi sosial seperti membersihkan sarana fasilitas umum dan maksudnya sebagai pembinaan bagi pelanggar.”

“Diskresi ini tidak boleh melanggar HAM atau melebihi kewenangan Pemda, hal tersebut merujuk Pergub Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020. Terkait adanya Diskresi penerapan sanksi administratif di Perwali 37/2020 merupakan turunan pasal. 126 Perda Nomor 11/2018 tentang sanksi administratif berupa kerja sosial telah jelas, hal itu merujuk pada pasal 1 angka 9 UU  Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ungkap Alma.

Dikatakannya “Oleh karena pertimbangan dari sisi norma jika pelanggar tidak dapat membayar denda administratif yang ditentukan, maka dapat diganti dengan kerja sosial, dan kerja sosial tersebut sangat sederhana bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU yang menerapkan sanksi Pidana.”

“Untuk lebih memahami  kewenangan Pemda tertuang di Pasal 22 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang berbunyi “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.” tegas Alma.

Ini juga kata dia, digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dalam pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar PSBB. Selain itu, di pasal 125 Perda Nomor 11/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan juga melibatkan peran serta masyarakat sebagai masukkan (analisis sosiologis).”

“Terkait sanksi Non Yustisial ini tentunya telah disampaikan ke Forkopimda, akademisi dan masyarakat melalui evaluasi pemberlakuan PSBB II, dengan direkomendasikan agar pelaksanaan PSBB dapat efektif melalui ketegasan,” ungkapnya. Pemkot Bogor bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 60 Perda No.11/2018 tentang penyelenggaraan kesehatan, dan dalam penanggulangan wabah Covid-19, Pemkot Bogor menetapkan kejadian luar biasa dan mengambil tindakan darurat kesehatan dalam rangka penanggulangan wabah penyakit menular, sebagaimana  SK Wali Kota Bogor Nomor 900.45-214 tanggal 20 Maret 2020 tentang wabah penyakit akibat COVID-19 sebagai Kejadian Luar Biasa di Kota Bogor.”

“Dan, pertimbangan dalam menangani COVID-19 di Kota Bogor berjalan sesuai prosedur yang cepat, tepat, fokus dan terpadu antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media, maka dibentuk Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bogor personilnya juga Forkopimda,” jelas Alma.

Alma menekankan,”Dengan analisis yuridis ini, diharapkan  masyarakat atau pihak yang belum memahami  kebijakan PSBB yang diambil Pemkot Bogor dalam rangka penanganan COVID-19 ini, dihimbau untuk mempelajari secara komprehensif, dan hindari perpecahan dalam menyampaikan pendapat, dan upayakan untuk melindungi kepentingan masyarakat Kota Bogor yang kita cintai.”

“Saat ini Pemkot Bogor selain tegas bagi pelanggar PSBB,  juga telah mengambil kebijakan untuk melindungi kesehatan dan taraf hidup sosial masyarakat yang terdampak kebijakan, melalui Program Bantuan Sosial dan Program Keluarga Asuh,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua DPC PSI yang juga Advokat Sugeng Teguh Santoso menilai Perwali Nomor 37 Tahun 2020 diusulkan dicabut karena penerapan sanksi kerja sosial sebagai sanksi pidana, dan dianggap pengekangan, paksaan yang melanggar HAM.

“Sebagai seorang praktisi maupun aparatur sipil negara saya sangat memahami aturan main dan berterima kasih dengan adanya kritik, tetapi perlu dipahami prosedur penerbitan dan pembatalan produk hukum ada mekanismenya, dan saluran untuk hal itu juga ada wadah aspirasinya, sehingga semua berjalan sesuai aturan,” tegas Alma.

Perwali No.37 tahun 2020 tentang sanksi PSBB ini secara otomatis  tidak berlaku lagi, setelah PSBB tidak diperpanjang di Kota Bogor, saat ini penerapan dikarenakan  keadaan force mayor, dan pemberlakuan ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena kami sangat memperhatikan  Surat Rekomendasi KOMNAS HAM terkait kebijakan PSBB di Jawa Barat, Nomor 033/TUA/IV/2020,” ungkap Jaksa Madya yang saat ini bertugas di Pemkot Bogor.

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

Related Post

Mengaku Polisi Enam Perampok Di Dor

Posted by - 31/03/2020 0
Majalengka  –   Hanya butuh dua hari, enam pelaku perampokan akhirnya diringkus anggota Polres Majalengka, Jabar. Modus perbuatan para pelaku saat…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *