Nasib Terminal Baranangsiang

AvatarPosted on at 02:39
74 0

SELASA pekan lalu ratusan orang anggota Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) menggeruduk Balaikota Bogor di Jalan Ir. Djuanda 10, Kota Bogor. Massa ingin menemui Bima Arya Sugiarto untuk menyampaikan tuntutannya. Pemicu unjukrasa adalah pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Azrin Syamsudin.

Kadinsos dalam pernyataan yang dirilis salah satu media lokal di Bogor menyebut, Terminal Baranangsiang sekarang menjadi sarang pencopet dan preman. Kondisi faktual saat ini, pernyataan Kadinsos itu bisa jadi benar, bisa juga tidak. Karena memang sulit di sebuah area publik semacam terminal bersih dari pelaku criminal, termasuk pencopet dan preman.

Andaikan benar terminal Baranangsiang jadi sarang pencopet dan preman, sesungguhnya yang patut dipersalahkan tetap pemerintah. Sebab, terkatung-katungnya pelaksanaan revitalisasi membuat Terminal Baranagsiang semakin tak karuan. Kondisinya saat ini membuat betah pelaku kriminal. Kemegahan dan kenyamanan terminal yang dibangun tahun 1974 ini, seolah tidak berbekas. Tak ada sentuhan pembangunan atau perbaikan selama bertahun-tahun. Kondisinya kumuh, hampir semua fasilitas penunjang rusak.

Aksi geruduk massa KPTB tersebut seperti mengingatkan bahwa ada masalah lebih besar dan penting, yaitu nasib terminal Baranangsiang .  Rencana revitalisasi tak juga terealisasi. Sudah tujuh tahun terkatung-katung. Sudah dua kali pergantian kepala daerah. Pada 2012, masa kepemimpinan Wali Kota Diani Budiarto, Pemkot Bogor menggandeng PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) sebagai pelaksana pembangunan ulang terminal. Kerjasama Pemkot dengan PT. PGI menggunakan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS). (sumber www.kotabogor.or.id )

Terminal Baranangsiang didesain super modern. Lokasi yang strategis di gerbang Kota Bogor, berhadapan langsung dengan Tol Jagorawi, membuat konsep terminal berubah total. Terminal diintegrasikan dengan apartemen dan mal. Saat itu persiapan revitalisasi terhitung sudah matang. Pemkot Bogor sudah membangun terminal pengganti sementara di Jalan Raya Wangun, Tajur, Bogor Selatan.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Bogor, khususnya mereka yang sehari-hari mencari nafkah di terminal ini. Karena dengan adanya hotel dan mal di kawasan itu yang bisa menghilangkan fungsi terminal tersebut. Penolakan terus bergulir hingga berujung aksi mogok beroperasi awak dan sopir bus. Sempat terjadi pemblokiran jalan tol serta jalan utama Kota Bogor pada 2013. Kondisi Kota Bogor saat itu lumpuh total, karena tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas.

 

Desain yang Tak Sesuai Konsep TOD

Suksesi kepemimpinan bergeser kepada Bima Arya Sugiarto, politikus muda Partai Amanat Nasional. Wali Kota Bogor yang baru tak setuju konsep desain revitalisasi. Alasannya, konsep revitalisasi tidak sejalan dengan tata kota, heritage dan kewenangan.  Dalam sebuah pertemuan dengan wartawan, setelah melihat desain Terminal Barangsiang, Bima Arya melihat banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Apartemen tinggi menjulang, terminal porsinya kecil sekali. Kata dia, tidak sesuai dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Untuk itu, Bima meminta rencana revitalisasi dihentikan dan terminal Baranangsiang tidak dikosongkan. Ia meminta revisi desain yang sesuai dengan tata kota dan tidak menimbulkan masalah. Sikap keukeuh Bima dan pihak pengusaha ini lahyang kemudian membuat berlarut-larutnya proses revitalisasi. Karena pemikiran bisnis yang sulit nyambung dengan kacamata pelayanan publik, tata kota dan tata ruang.

Tiga tahun lamanya diskusi dan perundingan Pemkot Bogor dengan PT. PGI karena saking alotnya soal revisi desain. Pihak PGI sesungguhnya bisa melakukan gugatan, karena perjanjian kerjasama pemanfaatan bangun guna serah (BGS) tidak ikut berubah karena ganti wali kota. Sebaliknya, Bima Arya menyatakan bisa saja membatalkan kerjsama dan membatalkan perjanjian.

Tapi, resiko pembatalan tersebut bakal menambah kisruh. PT. PGI akan menempuh jalur hukum. Proses peradilan tak sebentar, bisa 5-10 tahun baru selesai. Kondisi statusquo pada Terminal Baranangsiang akan semakin merugikan. Lahan tak bisa dibangun dan dipergunakan, sehingga menjadi lahan kosong yang merugikan semua pihak.

 

Sudah 20 Kali Revisi Desain

Sesungguhnya, Pemkot Bogor dan PT. PGI sudah hampir mencapai kesepakatan setelah kurang lebih 20 kali merubah desain.  Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan terminal Tipe A oleh Kementerian Perhubungan, membuat revitalisasi lagi-lagi ditunda.

Wali Kota Bima Arya sepertinya tak mau ambil pusing terkait perjanjian dengan PT. PGI, apabila terminal diserahkan kepada pusat. Wali Kota sudah menemui Menteri Perhubungan (saat itu Budi Karya Sumadi) secara langsung. Saat itu Budi Karya Sumadi justru menyerahkan kembali terminal Baranangsiang kepada Pemkot Bogor.  Bima Arya tak lantas menerimanya begitu saja.

Bima justru menyampaikan alasan-alasan yang membuatnya meminta pusat mengambilnya. Sepertinya kesepakatan deadlock, sehingga  tak ada progress apapun terkait terminal. Revitalisasi pun ditunda sampai sekarang. Kondisi terminal tambah kumuh, jauh dari rasa nyaman dan aman. Wajar kondisinya begitu, karena memang tak pernah tersentuh pembangunan sejak didirikan pada 1974. Sarana dan prasarana serta infrastruktur area terminal dibiarkan rusak sehingga becek dikala diguyur hujan. Selain itu, bangunannya pun sudah keropos dimakan usia.

Seharusnya revitalisasi dipercepat. Karena infrastruktur terminal terkait erat dengan penataan  transportasi di Kota Bogor, yang dikenal dengan julukan “Kota Sejuta Angkot”.  Saat sebelum ditangani pusat, apa logis merevisi desain sebuah terminal harus menghabiskan waktu tahunan dan bahkan sampai dua periode kepemimpinan wali kota? Jangan sampai muncul persangka –perasangka lain dari keberatan Bima Arya.

 

BPTJ Isyaratkan Dibangun Tahun 2019

Isyarat revitalisasi bakal dilaksanakan tahun 2019 ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  Bambang Trihantoro saat berkunjung ke terminal Baranangsiang, Agustus 2018. Pembangunan terminal tipe A ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Dalam RIT, 2019 sudah harus mulai groundbreaking.

Saat itu Kepala BPTJ menyebutkan bahwa pelaksanaan RIT Jabodetabek itu terdiri atas tahap I tahun 2018-2019, tahap II tahun 2020-2024, dan tahap III tahun 2025-2029. Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendukung proses kemudahan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Publik berharap tarik-tarikan kepengingan dalam revitalisasi dan kewenangan terminal Baranangsiang selesai di 2019 ini. Pemerintah diharapkan bisa merealisasikan pembangunan pada tahun ini. Penataan ulang terminal berdampak besar bagi  Kota Bogor. Pelayanan terhadap masyarakat  pengguna jasa transportasi umum akan jauh lebih baik.

Jika selesai dibangun, maka cara mengelolanya pun pasti berbeda, tidak seperti saat ini. Kemudian, kenyamanan dan keamanan otomatis bakal dinikmati warga secara keseluruhan. Soal pencopet dan preman tentu bukan persoalan lagi, walau tak menjamin bersih 100 persen.

Kini muncul pertanyaan baru dari warga Bogor terkait konsep desain revitalisasi. Apakah masih terintegrasi dengan apartemen tinggi menjulang dan mal ?Atau mengikuti maunya Wali Kota Bogor yang secara konsep sejalan dengan Transit Oriented Development (TOD), tata kota dan heritage.

Yang terpenting bagi warga terminal dan masyarakat Bogor, syukur jika sudah disepekati, konsep desain sesuai judul awal adalah revitalisasi terminal Baranangsiang. Fungsi terminal harus lebih dominan. Apartemen dan mal menjadi fasilitas penunjang, bukan dibalik terminal yang jadi penunjang apartemen dan mal.

 

(Penulis adalah Ketua PWI Kota Bogor)

 

 

Opini ini dimuat juga di Harian Sederhana edisi 21 Januari 2019

Related Post

Mahasiswa dan Kemelut Penindasan Sosial

Posted by - 09/10/2017 0
MAHASISWA merupakan elemen terpenting dalam sejarah kebangsaan serta rotasi dinamika perubahan bangsa. Sejak berdirinya negera kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa serta…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *