CIBINONG-Bupati Bogor Nurhayanti harus kembali bersabar. Musababnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) pada penerimaan tahun 2018 ini, hanya memberikan kuota sebanyak 642 formasi. Padahal, Pemkab Bogor butuh tambahan pegawai sebanyak 11.977 orang.
“Harapan kami minimal di atas 1.000 orang pada tahun 2018 ini. Tapi kuota yang diberikan 642 formasi. Itu jelas tidak sepadan untuk ukuran Kabupaten Bogor. Kebutuhan pegawai didominasi tenaga pendidik dan kesehatan,” kata Bupati Nurhayanti kepada pewarta di Cibinong, Selasa lalu.
Namun demikian, Nurhayanti bisa memahami keputusan dari Kemen PAN-RB yang hanya memberi kuota 642 orang, karena kata Nurhayanti, daerah yang membutuhkan pegawai baru bukan hanya Kabupaten Bogor saja. “Semua dikembalikan kepada kemampuan anggaran pemerintah pusat. Daerah tetap harus menerima,” katanya.
Meski kekurangan pegawai sejak lima tahun lalu terhitung, ketika kebijakan moratorium diberlakukan, namun kata Nurhayanti, roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan,termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan bisa berjalan.
“Ya untuk sektor pendidikan kita banyak dibantu guru-guru non PNS, peran mereka sangat besar dalam membantu mencerdaskan anak-anak Kabupaten Bogor, ditengah kurangnya tenaga guru yang berstatus PNS,” katanya.
Sementara untuk tenaga kesehatan, kata Nurhayanti, disiasati dengan mengangkat pegawai baru yang statusnya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) baik untuk bidan maupun perawat. Berkat adanya tenaga PTT, pelayanan sektor kesehatan masyarakat, khususnya di setiap Puskesmas berjalan maksimal.
“Ibu secara pribadi maupun lembaga mengucapkan terima kasih, kepada semua tenaga pendidik dan kesehatan yang telah menunjukan dedikasinya dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Dadang Irfan menjelaskan, kuota 642 formasi yang diberikan Kemen PAN – RB itu, dibagi dua katagori, yakni untuk tenaga honorer yang masuk golongan K 2 dengan jumlah 168 orang. Alokasinya untuk guru bantu, kesehatan dan tenaga teknis lainnya.
“Sisanya dialokasikan untuk umum, terdiri dari 215 tenaga guru, 198 tenaga kesehatan dan teknis 43. Jadi, pada penerimaan tahun 2018 ini tidak ada formasiuntuk tenaga administrasi atau umum,” ujarnya.
HARIAN SEDERHANA | ARIE SURBAKTI
