BERITA UTAMA

Pemkab Bogor Suntik Modal BUMD, Ki Jalu : Kemana Duit Rp 600 Miliar?

19-01-2018 22:55
449 Views

Ketua LSM Madaniyah, Lulu Azhari Lucky alias Ki Jalu | Arie S

CIBINONG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bogor dinilai sejumlah kalangan hanya menguras duit milik rakyat Kabupaten Bogor. Sebab, kurun waktu tahun 2016 – 2017,  Pemerintah Kabupaten Bogor telah menggelontorkan duit untuk penyertaan modal keseluruhan BUMD dengan total sebesar Rp 600 miliar.

“Keseluruhan BUMD yang ada telah mendapatkan penyertaan modal cukup besar. Tidak kurang dari Rp 600 miliar di Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itu uang rakyat semua, “ kata Ketua LSM Madaniyah, Lulu Azhari Lucky kepada polbo melalui pesan WhatsApp, Senin 23 Oktober 2017

Lantas kemana larinya duit sebanyak itu ? Menurut Ki Jalu, panggilan Lulu Azhari Lucky, penyertaan modal yang disuntikan ke BUMD milik Pemkab Bogor hanya  dipergunakan untuk operasional dan diduga ada pat gulipat oknum. Ia mencontohkan, kucuran modal terbesar  ke PT PPE, yakni lebih dari Rp 250 miliar. Penyertaan modal sebesar itu dinilai tidak efektif. Sebab, Unit Bisnis Quarry tak jalan sama sekali.

“Punya quarry saja di tanah kehutanan dan punya aspal plan saja tanahnya malah sewa.  Pengadaan alatnya sudah kadaluarsa. Seharusnya anggota dewan tahu persis masalah tersebut. Kasus hukumnya malah mandek di tingkat penyidikan,” Ki Jalu mengungkapkan. “Apa apa dan mengapa birokrat di Cibinong itu berbisa dan luar biasa?.”

Selain itu, Ki Jalu juga mendesak Komisaris di PPE untuk bertanggung-jawab atas penyertaan dana APBD di BUMD PT. PPE. “Walaupun ada perda (peraturan daerah), akan tetapi pelaksanaannya ditabrak,” tegas Penasihat di AMPB itu.

Hal senada dikemukakan Sekretaris LSM Korek, Madekan A. Sakim. Pengelolaan modal di perusahaan milik daerah harus diaudit secara utuh dan dipertanggung-jawabkan kepada publik. Sebab, penyertaan modal yang disertakan ke BUMD-BUMD bersumber dari uang APBD. “Notabene itu uang rakyat. Yang harus dipertanggung-jawabkan dunia dan akhirat,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Pembangunan Rakyat, Rifdian Suryadarma menyarankan Pemkab Bogor membubarkan BUMD yang mubazir. Ia menilai Bupati Nurhayanti tidak mampu mengelola kekayaan alam dan SDM di Kabupaten Bogor.

“Sebaiknya bubarkan saja BUMD. Enggak ada manfaatnya. Yang ada malah menguras duit APBD,” kata Rifdian kepada polbo di Kantor DPRD, Cibinong, Jum’at 20 Oktober 2017. (baca juga : Kuras Duit APBD, Bubarkan Saja BUMD Kabupaten Bogor!)

Rifdian menjelaskan, Bupati Bogor Nurhayanti sama sekali tidak berniat untuk memaksimalkan potensi dari pembentukan BUMD, seperti, PT Sayaga Wisata, PD Pasar Tohaga, PT. PPE. Padahal, dana modal yang disuntikan sangat besar. Namun, tak ada manfaatnya untuk rakyat.

 

 

ARIE SURBAKTI | AS