Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Ketiga DPRD Menolak

AvatarPosted on at 02:33
41 0

Bogor  –  Ironis, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 13 Mei hingga 26 Mei 2020. Namun, perpanjangan tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan PSBB tahap II bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin 11 Mei 2020 sore, Wali Kota Bogor Bima Arya, mengatakan telah sepakat mengajukan secara resmi kepada gubernur Jawa Barat untuk PSBB tahap ketiga.

“Pengajuan perpanjangan PSBB ketiga ini disepakati Forkopimda dengan menganalisis data dari pakar epidemiologis, teman-teman Dinas Kesehatan, Dishub, Polri, TNI, pokoknya semua pihak” kata Bima Arya.

PSBB tahap tiga Kota Bogor rencananya diberlakukan mulai Selasa 12 Mei 2020 dini hari nanti, bertepatan masa berakhirnya PSBB Kota Bogor tahap II selama 14 hari yang dimulai besok,” lanjut Bima.

Perpanjangan PSBB Kota Bogor ini juga dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor. “Baru diputuskan Forkopimda, PSBB akan diperpanjang,” ujar Dedie.

Dedie berharap dengan perpanjangan tersebut, warga Kota Bogor tetap bersabar di rumah saja dan terus mematuhi aturan-aturan yang tertuang dalam PSBB, termasuk tetap menghindari keramaian, menerapkan social distancingphysical distancing dan hidup bersih.

DITOLAK DPRD

Namun, rencana perpanjangan tersebut di tolak oleh pihak DPRD Kota Bogor. “Rekomendasi kami dari Bamus (Badan Musyawarah) tidak dilanjutkan,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto kepada Politikabogor.com, Senin 11 Mei 2020, malam.

Dikatakan Atang, penolakan pihaknya untuk perpanjangan PSBB itu karena selama PSBB satu dan dua, praktik di lapangan tidak maksimal. Bahkan, PSBB hanya mengeluarkan lebih banyak anggaran. “Kondisi lapangan, interaksi masyarakatnya, tetap sama saja tanpa PSBB. Yang berbeda hanya anggaran pemerintah pusat hingga daerah dikeluarkan untuk PSSB,” kata Atang.

Atang menjelaskan, telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Pemkot Bogor. Kendati tetap diperpanjang, pihaknya mengajukan tiga syarat yang mesti dipenuhi. “Pertama, JPS (Jaring Pengaman Sosial) itu didistribusikan tepat dan cepat,” ucap dia.

Kedua, penjagaan dan pengawas diperketat di check point PSBB dan sektor yang dikecualikan harus diperketat. Salah satu caranya menambah personel di lapangan. Dengan demikian, terlihat jelas efek psikologis ada dan tidaknya PSBB.

Ketiga, memperjelas sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Sebab, Atang menilai, aturan PSBB belum memiliki sanksi yang dapat ditegakkan maupun dikenakan bagi masyarakat yang melanggar.

Kendati Pemkot Bogor mengklaim hasil evaluasi PSBB tahap dua menunjukkan tren penurunan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor, Atang menilai, perlu adanya kajian secara epidemiologis. Jangan sampai, penurunan itu hanya sebatas kebetulan. “Untuk mengetahui jumlah menurun atau melandai, ini perlu ada kajian lebih lanjut, tidak hanya waktunya bersamaan dengan PSBB. Jadi tidak bisa disimpulkan karena PSBB,” kata dia.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, SE (PolBo)

Sementara itu terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy SE, lebih konsen menyikapi hal pendistribusian bantuan yang masih belum cepat dan tepat diterima oleh masyarakat yang terdampak. “Disatu pihak kita sepakat PSBB diberlakukan, tapi soal bantuan sosial juga harus benar-benar cepat dan tepat di distribusikannya,” jelas Rusli

Dia mengaku mendapat banyak keluhan terkait mekanisme bantuan tersebut. Mulai dari warga yang terdata tapi tidak menerima, kemudian adanya penerima ganda, bahkan terkait adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh oknum RT RW. “Ini bukan soal berapa yang diterima kemudian harus dikembalikan ? Tapi harus masuk ranah hukum karena adanya paksaan. Sedang sama-sama ikhlas pun, tetap masuk ke ranah hukum karena pemberi dan penerima, sama-sama salah,” harapnya.

Ditambahkan Rusli, “Sejak awal saya sudah mengingatkan, bahwa saat PSBB itu diberlakukan, data warga masyarakat yang akan menerima bantuan harus benar-benar selektif, akurat dan benar, bukan asal-asalan apalagi menggunakan data tahun-tahun sebelumnya. Ingat lho, ini uang rakyat jadi dari rakyat untuk rakyat, kita Cuma regulator saja,” tambahnya.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

 

 

 

Related Post

Minim Perhatian PKB & NU Bantu Ulama

Posted by - 13/05/2020 0
Bogor  –  Wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Tanah Air mengundang keprihatinan dan empati berbagai kalangan. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *