Pengosongan Rumdin TNI di Teplan Diadukan ke Komnas HAM

44 0

JAKARTA-Warga Teplan Bogor terus melakukan perlawanan terhadap Komando Resor Militer (Korem) 061 Suryakencana Bogor. Para pensiunan TNI, janda TNI dan keluarga TNI itu mengadukan nasibnya kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setelah rumahnya dikosongkan secara paksa oleh petugas TNI AD.

Kedatangan warga Teplan pada Sabtu, 11 Agustus 2018 tersebut diterima Komisioner bidang Mediasi Munafrizal Manan. Warga korban pengosongan rumah didampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR). Mereka menceritakan kronologis pengusiran yang juga diwarnai dugaan tindak kekerasan terhadap sejumlah penghuni rumah.

“Kami tidak mengerti mengapa kami harus terusir dari rumah kami sendiri yang telah kami diami sejak 1970-an. Orang tua kami mewarisinya ke kami, bahkan secara rutin kami membayar PBB. Kami tidak mengerti alasan TNI AD,” ungkap Goris Sembiring, perwakilan warga.

Memang, fakta dokumen memperlihatkan bahwa warga telah membayar PBB secara rutin. Sehingga setidaknya warga adalah pemilik berdasarkan prinsip beziter rechti dan hak keutamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Koordinator Tim Pembela LBH KBR, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, LBH KBR mau memberikan bantuan hukum kepada warga karena ada alasan yang cukup kuat untuk mencari keadilan bagi warga Teplan Bogor. menurut dia, korban selayaknya mendapatkan perlindungan hukum atas hak pemukiman warga. Warga memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini.

“Dengan fakta terseut , menurut hukum apabila warga memiliki dan membayar PBB atas nama warga maka jelas status tanah tersebut adalah tanah negara, yang berhak ditempati dan digarap. Penggarap berhak mengajukan hak atas tanah. Jadi kalau itu tanah negara maka secara hukum atas tanah tersebut belum dibebani hak atas tanah oleh pihak manapun, termasuk TNI / KOREM . Mudah-mudahan Komnas HAM memberi perhatian serius terhadap korban yg memiliki PBB ini” jelas Sugeng.

Komisioner Munafrizal Manan menyatakan menerima laporan warga dan akan membawa dalam rapat pleno. Komnas HAM menegaskan akan memeriksa kasus ini secara objektif bersama-sama pihak yang berkompeten.” Kami akan mengecek status tanah tersebut ,”

Konflik warga Teplan Bogor dengan pihak TNI AD dikarenakan adanya klaim atas sejumlah lahan yang dikatakan sebagai rumah dinas TNI. Kebutuhan TNI dalam menyediakan rumah dinas bagi prajuritnya menjadi alasan kuat mengapa warga harus terusir. Di sisi lain, kejelasan status tanah Teplan Bogor masih menjadi perdebatan, apakah milik TNI AD ataukah tanah negara.

 

M.A MJURTADHO | AS

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *