Perlunya Efektifitas Anggaran Covid-19 & Transparansi

AvatarPosted on at 05:25
14 0

Bogor  –   Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, yang utama diantaranya antara lain adalah aspek sosial dan ekonomi. Khusus terkait sistem keuangan dalam menangani wabah pandemi virus tersebut, perlu dipahami semua pihak terutama terkait landasan yang menjadi payung hukumnya.

Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan, dua hal utama sisi keuangan penanganan Covid-19 itu adalah : Pertama, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dan kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19.  Mengurai hal tersebut, khususnya di Kota Bogor, wajar kiranya apabila pihak DPRD melalui Ketua nya Atang  Trisnanto, masih mempertanyakan kejelasan, rincian, dan transparansi rencana anggaran penanganan covid-19.

Karena menurut Atang kepada PolitikaBogor.com , dari 5 kali rapat yang sudah dilakukan khusus terkait pembahasan anggaran, pihak Pemkot menurutnya kurang terbuka dan hanya memberikan data secara gelondongan. “Sedangkan kita perlu memberikan masukan ataupun saran terkait peruntukan, kebutuhan-kebutuhan mendesak di lapangan, hingga perbaikan besaran alokasi agar pemanfaatannya bisa optimal dan tepat sasaran.

Refocusing anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan covid-19 ini, tidak sedikit. Tercatat sekitar 323 M dimana 214 M diantaranya dimasukkan dalam pos Belanja Tak Terduga  (BTT). Menurutnya, DPRD sendiri mengalihkan anggaran di Sekretariat Dewan (Setwan) sekitar kurang lebih 19 M, dimana hal itu, termasuk terbesar dibanding OPD-OPD lain di lingkungan Pemkot.

“Kita ingin memastikan bahwa peruntukannya mengcover hal-hal penting dan mendesak terkait percepatan penanganan pandemi covid-19, termasuk juga kita awasi bersama apakah realisasinya sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Atang.

Dalam konteks saat ini, kita perlu memperkuat pembatasan sosial berbasis wilayah RW dan RT. Untuk itu, diperlukan dukungan anggaran untuk memperkuat infrastruktur maupun SDM pelaksana pembatasan sosial berbasis wilayah. Kita bisa merekrut RW, RT, Linmas, ataupun warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Secara ekonomi, ditekankan Atang, hal itu bisa membantu warga, dan secara pembatasan bisa lebih optimal karena dijaga sendiri oleh tokoh-tokoh warga setempat. Anggaran tersebut hingga kini belum nampak. Anggaran untuk RW pun sangat kecil dan tidak memadai untuk memperkuat RW Siaga Corona.

Un-Predictable

Terpisah, ketika alur keuangan dalam penanganan Covid-19 itu, dikonfirmasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Senin 22 Juni 2020, dijelaskan ketua nya Deni Mulyadi, bahwa covid-19 itu merupakan musibah dan bencana, sehingga penanganan keuangannya un-predictable melalui pos BTT.

DItambahkan Deni, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah termasuk daerah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci  awal  respon  yang  harus  dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini.

Sementara itu, berdasarkan Keppres No.9 Tahun 2020, pemerintah pusat juga telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD.

Kebijakan stimulus itu dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang sangat tinggi.

Dan menurut Deni, “Penyaluran dana untuk penanganan medis serta penguatan perekonomian masyarakat melalui bantuan sosial tersebut, disalurkan melalui OPD-OPD, yang In Syaa Allah mereka akan secara transparan melaporkannya kepada semua pihak, namun kesemuanya itu sangatlah dinamis adanya,” lanjut Kepala BPKAD Kota Bogor tersebut.

Sementara itu, keberadaan dan fungsi Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, seperti dikutip dari web Kemendagri, harus sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah,
Dimana dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, pemda dan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah, yang utama harus melakukan, Analisis yang matang, mendalam dan berdasarkan evidence based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul di masyarakat.

Selain itu, memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Kemudian, menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumber daya, fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerja sama dengan RS swasta sebagai rujukan penderita Covid-19, dengan menambah ruang isolasi di RS maupun di faskes dan pendukung lainnya.

Termasuk meningkatkan kapasitas puskesmas atau layanan kesehatan primer dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Dan melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19 sebagaimana amanat Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Tersimpulkan bahwa Tim Gugus itu Tidak setara dengan OPD.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *