PARLEMENTARIA

Pilbup Bogor 2018, Tiga Kursi Pimpinan DPRD Bakal Kosong

19-01-2018 23:17
310 Views

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, M. Rizki berpeluang menjadi Wakil Ketua DPRD jika Iwan Setiawan maju sebagai calon kepala daerah di Pilbup Bogor 2018 | Arie Surbakti

CIBINONG ­– Hiruk pikuk jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor tahun 2018 bertambah ramai. Sejumlah nama politikus sejak jauh hari  namanya sudah digadang-gadang sebagai bakal calon kepala daerah. Tiga kandidat  yang semakin menguat dan hampir bisa dipastikan maju di Pilbup Bogor adalah tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Tiga pimpinan dewan tersebut, yakni Ketua DPRD, Ade Ruhendi alias Jaro Ade dari Golkar, Wakil Ketua DPRD, Ade Yasin dari PPP dan Wakil Ketua DPRD, Iwan Setiawan dari Gerindra. Adapun satu lagi Wakil Ketua DPRD dari PDI Perjuangan, Saptariyani, namanya tidak masuk bursa kandidat calon bupati atau wakil bupati Bogor.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti, SH mengatakan, merujuk kepada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 dan perubahan PKPU nomor 15 tahun 2017, bahwa  Anggota Legislatif wajib mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Ketiga Pimpinan DPRD tersebut harus sudah menyampaikan pengunduran dirinya pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Sama halnya anggota Polri, TNI, dan PNS juga harus mengundurkan diri. Surat pengunduran tidak dapat ditarik kembali. Untuk Surat Keputusan pemberhentian harus ada paling lambat 30 hari dari pemilihan, yaitu sebelum 27 Juni 2018,” jelas  Ketua KPUD, yang alumni Fakultas Hukum  Universitas Islam Bandung itu kepada polbo, Selasa 12 Desember 2017.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Rahmat Syamsul Anwar menyebutkan, jika tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bogor tersebut jadi maju di pilbup dan mengundurkan diri, maka ada kekosongan tiga kursi  pimpinan. Berdasarkan dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, calon penggantinya berasal dari parpol asal atau fraksi pimpinan yang berhenti tersebut.

“Dalam PP No.16 tahun 2010, pasal 42 ayat 3 huruf b menyebutkan bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, penggantinya pun dari partai yang sama,” kata Rahmat.

Adanya peluang kekosongan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dibenarkan M. Rizki, Ketua Fraksi Gerindra. Menurut dia, Ketua dan Wakil Wakil Ketua yang mencalonkan kepala daerah akan mundur dari jabatan serta keanggotannya di dewan. Untuk itu, Fraksi Gerindra sudah mulai menyiapkan nama  calon pengganti Iwan Setiawan.

“Bisa  saya atau anggota fraksi yang lain. Kalau memang saya yang ditugaskan oleh partai, Insya Allah siap mengemban tugas sebagai Wakil Ketua,” ungkap politikus berusia 26 tahun itu, sambil tersenyum.

 

 

ARIE SURBAKTI| AS