Pilkada 2018 Dibayangi Isu SARA

 

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan politik sektarian dan politik identitas yang menggunakan isu soal suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA) masih akan efektif dalam kontestasi Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pendapat itu, kata Titi, berdasarkan pandangannya melihat pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan beberapa pernyataan dari beberapa partai politik.

“Ini sudah mulai terlihat kecenderungan isu-isu itu akan digunakan kembali,” kata Titi seperti dinukil dari Tempo, di Hotel Ashley, Menteng Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2017.

Dia menyebut sejumlah parpol telah menyebut untuk menduplikasi strategi pemenangan seperti di pilgub DKI Jakarta di daerah-daerah karena dianggap efektif.

Baca juga : Survei Indekstat di Pilkada Bogor 2018, Sentimen Agama Sangat Tinggi

Menurut Titi, politik yang memainkan isu SARA di Pilkada 2018 sangat mungkin akan kembali terjadi. “Karena belum ada penyeimbang yang relatif sama atau mengemuka untuk mengatakan kepada publik bahwa apa yang terjadi kemarin itu tidak benar,” kata dia.

Apalagi, menurut Titi, di Pulau Jawa merupakan kantong lumbung suara. Daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur akan menentukan suksesi kepemimpinan inkumben dua periode. “Jateng kemungkinan ada inkumben, dan kalau Gerindra maju dengan calonnya akan terjadi antitesis kompetisi menyerupai Pilkada DKI Jakarta,” kata Titi.

Baca juga : Alumni Aksi Bela Islam 212 Kawal Nur Sukma Jadi Wali Kota Bogor

Titi menilai, politik sektarian dan politik identitas ini akan menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pikada 2018 dan Pilpres 2019. “KPU akan berada di tengah pusaran politik sektarian dan menguatnya politik identitas dengan defisit programatik,” kata dia.

Dengan kewenangan KPU yang terbatas, kata Titi, langkah antisipasi terpenting yang dapat dilakukan oleh KPU adalah menjadi leading sector di dalam membangun kolaborasi dengan aktor- aktor politik yang lain. “Sehingga dapat membangun strategi antisipasi yang terkonsolidasi,” ujarnya.

 

TEMPO.CO | AS