Presiden Langgar Putusan Mahkamah Agung

AvatarPosted on at 08:12
23 0

Bogor  –   Ditengah keprihatinan seluruh rakyat negeri ini, akibat pandemi virus corona (Covid-19), secara mengejutkan tiba-tiba presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saadiah Uluputty,  keputusan Presiden Jokowi itu telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan usulan kenaikan iuran pada waktu rencana menaikkan sebelumnya.

Dalam keterangan resminya kepada CNN  Kamis 14 Mei 2020 kemarin, Saadiah mengatakan; “Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Eh Presiden malah menabrak putusan tersebut dengan menaikan iuran BPJS. Itu tandanya, bahwa wajah pemerintah saat ini sedang defisit nurani,” kata Saadiah

Diketahui sebelumnya, MA pada 27 Februari telah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang ditanda tangani Jokowi pada 24 Oktober 2019, lalu.
Dalam putusan itu MA secara spesifik membatalkan isi Pasal 34 ayat (1) dan (2) tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Disampaikan Saadiah, secara tegas MA menetapkan dalam keputusannya bahwa kesalahan dan fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan program BPJS sehingga menyebabkan defisit tidak boleh dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran kepesertaan. Apalagi dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

Dan saat itu, Jokowi bahkan sebenarnya telah mematuhi putusan MA tersebut dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan sejak Januari 2020. Pembatalan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, tak lama berselang, tepatnya pada Selasa (12/5) lalu, Jokowi malah menerbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Isi perpres tersebut adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai Juli 2020.

Sikap Presiden soal iuran BPJS Kesehatan, menurut praktisi PKS itu, linier dengan sikap ambivalen terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Saadiah, pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM ketika harga minyak mentah di seluruh dunia saat ini rendah dan faktor pembentuk harga BBM sudah seharusnya mengalami penyesuaian juga,” ujarnya.

“Harga BBM yang seharusnya turun, tidak diturunkan. Kebijakan diperparah dengan menaikkan iuran BPJS. Keputusan MA menolak usulan kenaikan iuran BPJS malah tidak dianggap tidak berlaku sama sekali oleh pemerintah. Presiden offside”, ujarnya.

Ditambahkan Saadiah kenaikan iuran BPJS semakin menambah daftar beban rakyat yang terpuruk di tengah wabah corona. Daya beli masyarakat semakin turun karena di PHK dan kehilangan mata pencaharian, dan sekarang pemerintah malah menambah daftar gelisah wong cilik dengan menaikkan iuran

“Negara harusnya hadir. Menampakkan solusi untuk menyelesaikan beban rakyat yang kian berat karena wabah Covid-19. Bukan justeru menambahkan beban itu dengan kebijakan yang tidak popular, yakni menaikkan harga BPJS,” imbuhnya. Dalam menutup keterangannya, menurut Saadiah, secara hukum maupun etis dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang minim empati terhadap rakyat.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *