Connect with us

Published

on

BOGOR– Kakek Ramli dan kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya punya alasan kuat kenapa mengajukan gugatan perdata sebesar Rp 1 Triliun terhadap Presiden Joko Widodo , Panglima TNI, Pangdam Siliwangi, Danrem 061 Suryakencana Bogor dan BPN Kota Bogor.

Menurut Kuasa Hukum Ramli dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya (KBR), Sugeng Teguh Santoso, dasar gugatan terhadap Presiden Jokowi Cs tersebut adalah tindakan pengosongan rumah yang dilakukan personil Korem 061 Suryakencana tanpa adanya putusan pengadilan. Untuk itu, penggugat menilai para tergugat selaku penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun besarnya nilai gugatan tersebut, Sugeng menyebut sebagai simbol rasa kecewa yang berat dan mendalam terkait perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan Pemerintah, yang alih-alih menghormati jasa-jasa orang tuanya.

Padahal, lanjutnya, malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan aparat Korem Suryakencana saat pengosongan rumah Ramli, yang sudah ditempatinya selama lebih dari 51 tahun.

Sugeng juga menceritakan, status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 76, yang berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga. Hal tersebut berasaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah.

“Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut,” tegas Sugeng.

Sugeng menyatakan, para Tergugat selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga, yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan.

Kepala Penerangan Korem 061/Suryakencana (Kapenrem 061/SK) Mayor Inf. Ermansyah ketika dikonfirmasi wartawan menilai sah-sah saja ketika ada warga negara mengajukan gugatan hukum, termasuk terhadap intitusinya. Sebab, kata dia,Indonesia adalah negara hukum.

“Jadi silahkan saja melakukan gugatan hukum. Yang jelas Korem 061/SK menjalankan langkah-langkah dalam pengosongan untuk mengamankan dan menertibkan aset milik negara, yang diperuntukan untuk TNI Angkatan Darat,” jelas Ermansyah saat ditemui di kantornya, kemarin.

Kapenrem 061 Suryakencana menjelaskan, bahwa aturan TNI AD dalam menempati rumah dinas AD di seluruh Indonesia hanya boleh ditempati oleh anggota aktif dan orang tuanya. Sedangkan untuk anak atau ahli warisnya, tidak bisa menempatinya, sehingga harus menyerahkan kembali rumah dinas tersebut kepada negara.

Ermansyah pun menegaskan dalam hal ini,  Korem 061/SK, Kodim, Koramil, serta Kodam Siliwangi, hanya mengamankan aset negara. “Dalam pembuktian kepemilikan tersebut, TNI AD jelas memiliki bukti dari kepemilikan aset negara tersebut,” pungkasnya.

Seorang kakek bernama Ramli mengajukan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1 triliun terhadap Presiden Joko Widodo, Tuntutan hukum kakek 60 tahun ini terkait tindakan pengosongan secara paksa rumah di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra No 33 RT 06 RW 05, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada 28 Juli 2018 lalu.  Gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor dengan nomor 77/pdt.g/2019/pn.bgr, tanggal 15 Mei 2019.

 

HARIAN SEDERHANA | AS

Trending