JAGA BANSOS Hadapi New Normal ?

30 0

Bogor  –  Secara nasional sebentar lagi negeri ini akan memasuki babak baru menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yakni dengan akan diberlakukannya New Normal. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, suatu daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sebelum menerapkan new normal atau normal baru. Pemerintah daerah juga harus melakukan simulasi new normal untuk memastikan warganya benar-benar paham.

Menurut Yuri, ada sejumlah pertimbangan untuk menentukan kesiapan suatu daerah. Mulai dari penurunan jumlah kasus positif dan meninggal dunia terkait Covid-19, hingga tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai serta tepatnya sasaran penerima bantuan yang memakan uang rakyat dari masyarakat.

Padahal berdasarkan pantauan dan aduan warga masyarakat di beberapa wilayah kecamatan, banyak diantara mereka yang di data RT dan RW, namun saat realisasi justeru tidak menerima. Sebaliknya ada beberapa penerima yang kondisi nya justeru lebih mapan dari mereka yang tidak menerima, bahkan adapula yang ganda menerimanya, termasuk adanya ‘pungutan liar ‘ oleh oknum dibawah.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy SE, menanggapi prihatin temuan dan aduan tersebut. Menurut Rusli, seyogyanya pendataan terhadap warga masyarakat yang terdampak itu harus benar-benar tepat dan cepat serta akurat, sehingga bantuan tersebut menjadi bermanfaat. Hasil pantauan di lapangan, serta laporan aduan masyarakat, kita menyimpulkan bahwa proses pendataan yang dilakukan terkesan ‘amburadul’ sehingga perlu dilakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Menurut politisi Golkar itu, pelaksanaan pendataannya harus dilakukan secara terus menerus hingga didapatkan data yang paling faktual, valid, dan bisa dipertanggung jawabkan, karena ini menyangkut bantuan yang memang sebagian besarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Bantuan sosial tersebut, kan tidak besar dibanding kebutuhan hidup para warga yang terdampak. Tapi bila datanya valid dan akurat maka hal itu dapat menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkan,” lanjutnya.

 KPK :  Waspadai Akurasi Data Penerima Bantuan

Sementara itu terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah mengenai pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bahkan korupsi dalam penyaluran bansos di tengah pandemi corona Covid-19. KPK sendiri telah menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global virus corona atau Covid-19.

Dalam Surat Edaran tersebut, KPK meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjadikan DTKS sebagai basis data dalam penyaluran bansos. Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, sesuai dengan SE tersebut penyaluran bansos harus berbasis DTKS ditambah dengan data di lapangan apabila masih ada warga yang berhak namun belum tertera di DTKS. Sebaliknya, jika terdapat warga yang tercantum di DTKS sudah tidak layak menerima bantuan seharusnya dikeluarkan dari DTKS.

“Apa maknanya, data menjadi penting dalam hal pendistribusian bansos tersebut,” kata Firli dalam konferensi pers melalui kanal, KPK, pada akhir pekan kemarin Jumat (29/5). Ditegaskan Firli akurasi data penerima bansos penting lantaran anggaran yang digelontorkan untuk bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD jumlahnya sangat besar. Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPK, terdapat sedikitnya 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi sasaran untuk menerima bansos yang tersebar di berbagai provinsi.

Untuk itu, dikatakan Firli, KPK akan terus mengawal agar bansos tersebut tepat sasaran. “Kita sepakat bahwa bansos harus sampai ke tangan yang menerima dan kita memberikan perhatian khusus untuk itu. Sebagaimana SE tersebut bahwa kita sama-sama ingin menjamin bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan,” kata dia.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran seluruh pihak mulai dari kementerian/lembaga negara, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, bupati, camat, gubernur dan lainnya. Untuk mengawal bansos ini, kata Firli, KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos. Diketahui aplikasi JAGA diluncurkan KPK pada 2016 untuk memantau pelayanan publik tersebut mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan hingga dana desa dan anggaran daerah.

“Dalam rangka menjamin kepastian, hari ini KPK luncurkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan supaya bansos tepat sasaran kita luncurkan salah stu aplikasi yang dibangun KPK yang nanti kita sebut adalah JAGA Bansos,” katanya

Tim PolBo  l  Jacky WIjaya

Related Post

Relawan PERMABI Peduli Wartawan

Posted by - 18/04/2020 0
BOGOR  –  Pandemi virus corona (Covid-19), bukan hanya berdampak pada kesehatan bahkan jiwa manusia. Masyarakat terdampak, para tenaga medis, instansi…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *