Terkait Pemilu 2019, Seperti Ini Lima Rekomendasi Ijtima Ulama 3 untuk BPN Prabowo-Sandi

AvatarPosted on at 01:52
62 0

BOGOR-Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III menghasilkan lima rekomendasi yang harus ditindaklanuuti Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Rekomendasi tersebut menyikapi berbagai kecurangan yang terjadi pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Ijtima Ulama III ini dilaksanakan di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (1/5).

Juru bicara ulama, Munarman menyebut banyak terjadi kecurangan yyang terstruktur, sistemik dan masiv pada PIlpres 2019. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi diminta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ke Bawaslu RI.

“Karena itu BPN menuntut agar mendiskualifikasi pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut,” kata Munarman dalam keterangan pers kepada pewarta di Hotel Lor In, kemarin.

Dia menyarankan BPN Prabowo-Sandi untuk menempuh lima mekanisme penyelesaian. Diantaranya, mengadukan penyelenggara pemilu yang tidak netral dan melanggar etik ke Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP), sengketa pidana ke tim penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), sengketa administrasi KPU ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, lanjut Munarman, sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Terakhir mengadukan sengketa proses kecurangan pemilu ke Bawaslu RI,” ucap dia.

Alasan muncul desakan mendiskualifikasi  Jokowi-Ma’ruf Amin, Munarman mengatakan, jajarannya berserta BPN memiliki data kecurangan pemilu yang terjadi di banyak tempat.

Munarman yakin dengan bukti data kecurangan yang ada di pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, akan terkena sanksi terberat yaitu pembatalan calon atau didiskualifikasi.

“Bukti-bukti kecurangan terstruktur, sistematis dan lengkap ini akan kami sampaikan nanti ke lembaga atau instansi yang berwenang,” terangnya.

Adapun lima rekomendasi dari Ijtima Ulama III yang harus dilaksanakan BPN Prabowo-Sandi seperti berikut ini :

Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kedua, Ijtima Ulama mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Ketiga, mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01, Jokow Widodo-Ma’ruf Amin.

Keempat, sebutnya, mengajak umat untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan atau diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang melakukan kecurangan.

Kelima, Ijtima Ulama memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum.

 

MURTADHO | ARIE SURBAKTI

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *