- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI 45 Tahun PPP Membangun Indonesia

45 Tahun PPP Membangun Indonesia

 

DIRGAHAYU PPP ke 45. Tepat tanggal 05 Januari 2018, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berusia 45 tahun. Sebuah usia yang tergolong matang dalam menghiasi percaturan politik di Indonesia. Partai yang berlambang Ka’bah ini lahir dari fusi empat parpol Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI) pada 05 Januari tahun 1973.

Fusi merupakan kebijakan Orde Baru untuk tujuan stabilitas politik dengan penerapan azas tunggal Pancasila. Empat partai Islam pun harus berfusi menjadi PPP untuk bertahan hidup demi menyelamatkan saluran politik umat. Dalam perjalanannya, PPP memiliki peran sentral dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai, satu-satunya saluran politik Islam era Orde Baru, PPP menjadi primadona sebagai ikon perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah. Sikap politik PPP terlihat dari perjuangannya di parlemen yang mampu mengawal aspirasi umat Islam.

Salah satu perjuangan PPP yang cukup fenomenal ketika menolak upaya legalisasi pernikahan beda agama dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Setelah sembilan kali ikut pemilu, PPP banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat yang disegani. Salah satu kader terbaik PPP, Hamzah Haz pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Tak hanya itu, PPP juga melahirkan politisi perempuan yang cukup disegani selama Orde Baru, yakni Aisyah Amini. Atas suara lantangnya dalam memperjuangkan kebijakan menyangkut kepentingan rakyat dan kesetaraan gender, Aisyah Amini mendapat julukan “Singa Betina dari Senayan”.

Ketika reformasi politik terjadi tahun 1998 menyebabkan munculnya parpol-parpol baru. Kekuatan yang berhimpun di PPP terberai membentuk parpol baru yang serupa ataupun memiliki nafas perjuangan serupa. Banyak kalangan memprediksi PPP akan hilang ditelan bumi. Bahkan setiap menjelang pemilu banyak lembaga survei memperkirakan PPP tak akan bertahan di Senayan. Namun, semua prediksi tersebut tak pernah terbukti. Hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 masih menempatkan PPP dalam urutan tiga besar perolehan kursi DPR RI. Hal ini menandakan kuatnya infrastruktur partai hingga tingkat desa/kelurahan.

Spirit PPP sebagai alat perjuangan politik umat Islam tetap bertahan. Di antaranya, PPP menjadi pelopor lahirnya sejumlah UU yang selaras dengan Islam, di antaranya UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Kesehatan  dan lainnya. Saat ini pun, PPP menjadi pelopor pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol maupun RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.

Pemilu 2009 boleh dibilang periode terburuk bagi PPP karena kehilangan 20 kursi dari 58 menjadi 38 kursi sehingga harus terlempar dari tiga besar. Pemilu 2014 PPP berusaha bangkit dengan berhasil menaikkan jumlah kursi dari 38 menjadi 39 kursi. Setidaknya ada dua faktor penyebab, pertama faktor eksternal berupa perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka yang menyebabkan persaingan semakin kompleks. Kedua, faktor internal yakni regenerasi yang mengalami keterlambatan. PPP selalu identik dengan partai tua sehingga kurang digandrungi kalangan muda. Pemilu tahun 2009 merupakan era dimulainya transisi dari generasi pertama ke generasi kedua dengan tampilnya politisi muda di panggung nasional.

Proses regenerasi berlanjut ke Pemilu 2019 dengan semakin banyak munculnya wajah-wajah baru politisi PPP menghiasi pemberitaan media. Proses regenarasi internal membuncah ketika M. Romahurmuziy (Rommy) terpilih sebagai ketua umum termuda sepanjang sejarah PPP di usia 40 tahun pada Muktamar VIII Surabaya. Ketika terpilih kembali dalam Muktamar islah di Pondokgede April 2016, usia pria yang akrab disapa Rommy ini baru berusia 41 tahun lebih tujuh bulan. Di bawah kendalinya, PPP mengalami tantangan terhebat sepanjang sejarahnya, yakni dualisme kepengurusan sepanjang tiga tahun.

Baca Juga :  Herdiana Nyaleg di PPP Demi Desa Candali

Ibarat pepatah, “Pelaut yang tangguh tidak akan lahir dari laut yang tenang tapi lahir dari laut yang penuh gelombang”. Setidaknya, saat ini dualisme PPP telah berakhir dengan terbitnya putusan Kasasi MA Nomor: 514 K/TUN/2017, maka kepengurusan PPP yang diakui secara hukum adalah hasil Muktamar Pondokgede di bawah kepemimpinan M. Romahurmuziy – Arsul Sani. Keputusan ini sekaligus memperkuat putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokok perkaranya membatalkan Putusan MA Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 02 November 2015. Putusan Kasasi MA Nomor 601 dalam salah satu amarnya adalah menyatakan kepengurusan Djan Faridz-A. Dimyati Natakusumah adalah sah. Maka, ketika putusan tersebut dibatalkan oleh MA, tak ada lagi kekuatan hukum bagi Djan Faridz untuk bertindak atasnama ketua umum PPP.

Baca Juga :  Tampung Keluhan Masyarakat, Joko Purwanto Buka Rumah Aspirasi

Untuk kasus PPP, ternyata MA bukanlah satu-satunya jalan bagi Djan Faridz untuk mencari pengesahan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun tak luput dari incaran Djan Faridz dengan menguji ketentuan pasal 32 UU 2/2011 tentang Parpol dan Pasal 40 A UU 10/2016 tentang Pilkada. Tak cukup sendirian, Djan Faridz patut diduga  mendorong orang lain untuk mengajukan gugatan terhadap objek serupa kepada MK. Hasilnya, MK pun menolak empat gugatan Djan Faridz dkk melalui putusan Nomor:  93/PUU-XIV/2016 bertanggal 25 Januari 2017 dan putusan Nomor 24/PUU-XV/2017 bertanggal 26 Oktober 2017.

Dengan adanya putusan lembaga peradilan tersebut, maka satu-satunya legalitas kepengurusan PPP yang disahkan negara sesuai amanat UU 2/2011 tentang Parpol adalah SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021 yang dipimpin Ketua Umum M. Romahurmuziy (Rommy) dengan Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Merujuk pada ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 184 bahwa parpol yang berhak ikut pemilu adalah parpol yang mendapatkan pengesahan dari Menkumham.

Ketentuan ini mutatis mutandis dengan UU 10/2016 Pasal 40A tentang Pilkada. Maka, tidak ada pilihan lain bagi kader PPP kecuali berada di bawah kepengurusan Romahurmuziy – Arsul Sani untuk bisa ikut kontestasi pemilu. Menakhodai PPP di tengah badai konflik selama tiga tahun, bukanlah perkara mudah. Namun, setidaknya terlihat asa membubung tinggi bahwa PPP akan tetap eksis.

Di usia ke-45 ini, PPP terus mengepakkan sayapnya untuk selalu mengabdi kepada rakyat Indonesia. PPP tak hanya memikirkan kepentingan kelompok namun juga untuk Indonesia. Setidaknya, hal tersebut tercermin dalam tema hari lahir PPP ke 45 thn pada 5 Januari 2018.

 

Salam PW AMK Jabar

 

Effendi Joy Pendhita

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here