- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH 7 Perda Yang Sudah Tidak Sesuai Akan Dicabut DPRD

7 Perda Yang Sudah Tidak Sesuai Akan Dicabut DPRD

Bogor  –  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan 7 Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Perda, yang diusulkan pemerintah kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM, mendapat dukungan dari DPRD Kota Bogor.

Dukungan terhadap raperda tersebut ditanggapi Wali Kota Bogor, Bima Arya saat memberikan pendapat akhir di Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin 31 Agustus 2020.

Menurut Bima Arya, “Berdasarkan Pasal 250 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau kesusilaan,”.

Untuk mewujudkan hal tersebut,  pemkot Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM telah melakukan kajian dari 189 Perda Kota Bogor yang diterbitkan sejak tahun 1955 sampai sekarang dan diusulkan dalam pembahasan masa sidang tahun 2020, untuk mencabut 7 (tujuh) Perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan regulasi terbaru dan pemberlakuannya perlu dibatalkan.

“Pertimbangan dari hasil kajian lain adalah karena perda-perda tersebut sudah tidak dilaksanakan. Sebab, ada peraturan perundang-undangan yang baru atau telah diatur oleh peraturan  perundang-undangan yang lain.

Disamping itu sudah tidak lagi menjadi urusan Pemkot Bogor sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum,” jelas Bima Arya.

Dalam Raperda tentang Pencabutan 7 (tujuh) Perda tersebut pada pokoknya mencabut Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada daerah, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Perda Kota Bogor Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penomoran Rumah dan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Baca Juga :  Razia Nobat Ada Lagi, Hasilnya 26 Wanita Ditangkap Termasuk PSK 14 Tahun

Kemudian, Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak, Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan Perda Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Diakhir pernyataannya, Bima Arya menambahkan, Dalam Pidato Presiden RI Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 tentang konsep Omnibus Law, perlunya penyederhanaan peraturan yang tumpang tindih dengan produk hukum daerah, yang salah satunya yaitu Perda.

Baca Juga :  PKS Ogah Jadi Korban PHP Bima Arya

“Maka Raperda Pencabutan 7 Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Perda, adalah kinerja kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut.

Dan saat ini pemerintah daerah Kota Bogor masih terus mengkaji dengan meninjau ulang keberadaan Perda Kota Bogor yang telah diterbitkan, dan tidak menutup kemungkinan selanjutnya akan diusulkan lagi pencabutan perda-perda Kota Bogor yang sudah tidak relevan lagi,” katanya.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here