- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Asing : UU Omnibus Law Dapat Merusak Lingkungan

Asing : UU Omnibus Law Dapat Merusak Lingkungan

Jakarta  –  Dengan dukungan tujuh dari sembilan parpol DPR-RI, para wakil rakyat itu dengan mudah mengesahkan langkah stimulus Undang Undang (UU) Omnibus Law 905 halaman, yang bertujuan untuk menarik investasi dengan memangkas peraturan yang terdapat di hampir 80 undang-undang terpisah. Kini UU tersebut tinggal menunggu di tanda-tangani Presiden Jokowi.

Diketahui, DPR –RI telah memberikan persetujuan akhir pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, untuk RUU Omnibus LawCipta Kerja menjadi Undang Undang (UU), yang di klaim akan melonggarkan peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan.

Namun, sebaliknya, tindakan pengesahan itu, menurut para kritikus justeru akan merugikan pekerja dan memungkinkan deforestasi yang meluas, seperti yang disorot di The New York Times. Di dua media asing, asal Amerika Serikat yakni Bloomberg dan New York Times, para investor juga turut membuat laporan tentang UU Omnibus Law, yang awalnya direncanakan dibahas 8 Oktober itu, namun dipercepat pengesahannya oleh DPR-RI.

Di Bloomberg, dicantumkan kritik dari serikat buruh internasional selain serikat buruh Indonesia yang menolak UU tersebut. Bunyi laporannya, “Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling eksklusif,” tulis investor dalam surat terbuka, seraya meminta video call dengan pemerintah untuk membahas masalah tersebut,”

Sementara itu, The New York Times memberikan pengamatan yang lebih spesifik tentang UU itu. Salah satu fokus mereka ialah tentang masalah lingkungan hidup. Dalam sorotan itu, para ahli lingkungan berpendapat, dengan menghilangkan tinjauan lingkungan untuk banyak proyek baru, undang-undang tersebut justeru akan mengarah pada kerusakan hutan hujan primer yang seharusnya menjadi paling penting dalam mengendalikan emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim.

Pendukung langkah UU Cipta Kerja tersebut, mengatakan, mereka mengharapkan tindakan itu menarik investasi asing. Akan tetapi beberapa investor asing justeru mengatakan, pelonggaran pembatasan pembakaran hutan akan berdampak sebaliknya, seperti dicatat The New York Times.

Perlu diketahui, beberapa jam sebelum pemungutan suara para anggota DPR-RI itu, sekelompok 35 investor global yang mewakili lebih dari US$4 triliun aset yang dikelola di Indonesia, mengeluarkan surat terbuka kepada pemerintah, yang menyerukan agar Indonesia mendukung konservasi hutan dan lahan gambut, dan mengambil pendekatan jangka panjang untuk pemulihan akibat dari pandemi.

Baca Juga :  PBB Belum Bulat ke Bima Arya di Pilkada 2018

Ditambahkan mereka, selama beberapa dekade, sebagian besar kerusakan hutan hujan Indonesia justeru disebabkan oleh produsen kelapa sawit yang membakar lahan yang sangat luas untuk membuka perkebunan. Padahal, Indonesia adalah pengekspor utama minyak sawit.

Para investor memperingatkan, dengan membalikkan keuntungan baru-baru ini dalam pengurangan pembakaran, Indonesia dapat melanggar batasan yang sedang dipertimbangkan oleh Uni Eropa atas impor produk yang dihasilkan dari deforestasi.

“Melindungi hutan tropis sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya menimbulkan risiko sistemik dan material bagi portofolio kami, serta kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan kita,” bunyi surat itu.

Baca Juga :  Usung Maman Daning, PAN dan PKS Sepakat Koalisi di Pilbup Bogor 2018

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia Amnesty International Indonesia, juga mengkritik pengesahan undang-undang tersebut, dengan mengatakan DPR bertindak tanpa berkonsultasi dengan kelompok buruh dan kelompok HAM, dan bahwa hasilnya adalah tindakan yang merampas hak pekerja Indonesia untuk bekerja dan hak tempat kerja.

Direktur Eksekutif Amnesty untuk Indonesia Usman Hamid, mengatakan, langkah tersebut dapat melanggar komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia sebagai penandatangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dia mendesak DPR untuk mempertimbangkannya kembali.

 

Tim PolBo  l  Jacky.W

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here