- Advertisement -
Advertising
Beranda DALIL Bareskrim Tetapkan 2 TSK Kasus Koperasi Indosurya Cipta

Bareskrim Tetapkan 2 TSK Kasus Koperasi Indosurya Cipta

Jakarta  –  Usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dan sejumlah saksi lainnya pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (KSP Indosurya Cipta) akhirnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka (Tsk) berinisial HS dan SA.

Dalam keterangannya Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Minggu 26 April 2020 kemarin, tidak merinci siapa saja kedua tersangka tersebut dan jabatan mereka. Dia hanya menyatakan,  “Ada 2 tersangka, masing-masing HS dan SA,” kata Daniel.

Ditambahkan Danil, jika merujuk data pada situs Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), susunan pengurus KPS Indosurya Cipta tersebut terdiri dari Stefanie Setiawan sebagai ketua koperasi. Adapun Sekretaris dan Bendahara KPS Indosurya Cipta masing-masing dijabat oleh Djauhari dan Sonia.

Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal. “Penipuan, penggelapan dan (pelanggaran) UU Perbankan, melakukan usaha yang menyerupai bank, pasal 46,” tutur Daniel.

Sebagai catatan, sesuai pasal 46 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berisi ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).

Pihak yang melanggar diancam hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun, serta denda antara Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar. Jika kegiatan pengumpulan dana tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, UU pun telah menegaskan aturan mainnya.

Seperti disebutkan dalam ayat 2 pasal 46 UU Perbankan, penuntutan terhadap badan-badan hukum tersebut dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Aturan mengenai penghimpunan dana masyarakat sudah diatur dalam pasal 16 UU Perbankan. Pasal ini mengatur bahwa setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib, terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia (BI).

Baca Juga :  Wow, Polisi Surabaya Amankan 17 Kg Sabu Senilai Rp 17 Miliar

Adapun mengenai permodalan koperasi, UU Koperasi No.25 tahun 1992 pada pasal 41 telah memberikan batasan. Ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Bupati Kukar Jadi Tersangka

 

Tim PolBo  l  Jacky.W

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...

Polisi: Warga Bisa Ambil Kendaraan Yang Hilang di Polres Bogor, Tidak Dipungut Biaya!

CIBINONG - Bagi masyarakat yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya, alias pernah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bisa datang ke Polres Bogor. Sebanyak 124...

Wartawan dan Guru Di Vaksin 9 Maret 2021

Bogor  -  Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa, para pelayan publik termasuk wartawan rencananya akan di vaksin minggu depan sekitar tanggal...

Marsekal Pertama TNI Tedi Rizalihadi Resmi Jabat Pangkoopsau I

Jakarta  -  Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 dan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/234/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, menetapkan bahwa Marsekal...

Dianggap Berhasil Ganjil Genap Ditiadakan

Bogor  -   Dianggap berhasil menurunkan angka penyebaran covid-19, sementara ada kenaikan terhadap pasien yang sembuh dan ketersediaan ruang rawat yang semakin terbuka, pemerintah kota...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here