- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Bebaskan Orang yang Di Kriminalisasi UU ITE

Bebaskan Orang yang Di Kriminalisasi UU ITE

Jakarta   –    Dengan mendasari, bahwa hak seluruh masyarakat atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komentar Umum No 34 atas Pasal 19 ICCPR, maka Amnesty International Indonesia, meminta agar orang-orang yang telah di kriminalisasi oleh Undang Undang (UU) ITE, segera dibebaskan.

Hal itu juga dikaitkan, karena dalam hukum nasional, hak tersebut telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 23 ayat (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti dirilis Merdeka.com, Amnesty International Indonesia, sebelumnya, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apabila aturan itu tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Lembaga ini pun meminta agar orang-orang yang telah dikriminalisasi menggunakan undang-undang itu, segera dibebaskan. “Penyataan Pak Presiden jangan jadi sekadar jargon.

Langkah pertama yang harus dilakukan Presiden, sesuai pernyataannya sendiri, adalah dengan membebaskan mereka yang dikriminalisasi dengan UU ITE, padahal mereka mengekspresikan pandangannya, secara damai,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan tertulisnya, yang dirilis media tersebut.

Berdasar catatan, Amnesty International telah mencatat, kasus UU ITE terkait hak kebebasan berekspresi di tahun 2020, merupakan kasus terbanyak selama enam tahun terakhir, karena terdapat 119 kasus, dengan total 141 tersangka, dimana di antaranya terdapat empat orang jurnalis dan 18 aktivis.

“Banyak di antaranya yang dituduh melanggar UU ITE, setelah menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti tiga pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat, Anton Permana dan Syahganda Nainggolan, yang saat ini masih menjalani persidangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi: Warga Bisa Ambil Kendaraan Yang Hilang di Polres Bogor, Tidak Dipungut Biaya!

Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus menyadari bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berhenti sampai di revisi UU ITE. Usman Hamid berharap pemerintah bisa menjamin keadilan di tengah masyarakat serta harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif.

Baca Juga :  Tahap Pertama, KPU Bogor Terima 14.605 Bilik Suara Untuk Pileg dan Pilpres 2019

“Yang tak kalah penting, ada pasal dalam undang-undang lain yang juga sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi, misalnya pasal makar dalam KUHP untuk menjerat saudara kita di Papua yang mengekspresikan pandangan mereka secara damai,” ujarnya.

Tim Polbo / Jacky Wijaya

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here