- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Buruh Ancam Demo Korupsi 20 Triliun BPJS Naker

Buruh Ancam Demo Korupsi 20 Triliun BPJS Naker

Jakarta  –   Walaupun pandemi corona, elemen buruh yang bernaung dibawah Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi yang beralasan salah kelola investasi saham yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dalam konferensi pers nya beberapa hari lalu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan “Aksi besaran-besaran akan digelar dalam waktu dekat walaupun pandemi corona. Tapi anggota KSPI yaitu Serikat Pekerja Nasional mungkin Senin nanti, akan menggelar aksi di Kemenaker,” kata Said.

Belakangan aksi itu akan ditunda menjadi pekan depan. Tak hanya menggelar aksi, Said juga mendesak Komisi IX DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan korupsi investasi di saham BPJS Ketenagakerjaan.

Said menduga, ada dua borok dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, penempatan dana di saham bodong, karena Dewan BPJS Ketenagakerjaan, selama ini tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait penempatan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Informasi ini didapat langsung dari pengakuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, ada pemberian komisi kepada pihak yang menentukan investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, keputusan penempatan investasi bukan berdasarkan fundamental dari masing-masing saham, tapi karena komisi tersebut. “Jadi tidak adil terhadap penempatan saham,” imbuh Said.

Sementara itu Kejaksaan Agung menaksir kerugian BPJS Ketenagakerjaan akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi di perusahaan itu, dapat mencapai Rp20 triliun.

Kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)  Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian tersebut terjadi dalam tiga tahun terakhir. Hingga saat ini pihaknya mempertanyakan juga ihwal kemungkinan risiko bisnis yang terbilang besar.

Baca Juga :  Akhirnya RUU Omnibus Law Di PTUN kan

Dia mempertanyakan, pengelolaan perputaran uang nasabah di BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp20 triliun ?” ucap Febrie

Pihaknya sedang mendalami kemungkinan analisis keuangan yang salah atau memang disengaja. Dia pun mempertanyakan soal perusahaan lain yang memiliki kerugian atas risiko bisnis sebesar itu. Menurutnya, penyidik sangat berhati-hati menangani kasus ini. Nah sekarang saya tanya balik, di mana ada perusahaan-perusahaan yang lain unrealized lost sebesar itu dalam tiga tahun ? Ada tidak transaksi itu saya ingin dengar itu,” kata dia.

Dalam kasus ini belum ada tersangka yang dijerat penyidik Kejaksaan Agung. Selain itu, jumlah kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi tersebut pun belum rampung dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga :  Bupati Bogor Jamin 674 Korban Banjir Bandang Puncak

Penanganan kasus itu berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Dalam keterangannya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono meyakini dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi ini serupa dengan PT Asuransi Jiwasraya kala itu.

“Hampir sama dengan Jiwasraya, itu kan investasi juga. Perusahaan itu punya duit, jadi investasi keluar,” kata Ali.

Tim PolBo / Jacky.W

 

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here