- Advertisement -
Advertising
Beranda NUSANTARA Cakada Jadi Tersangka KPK, Muhyar : Masih Berhak Ikut Pilkada

Cakada Jadi Tersangka KPK, Muhyar : Masih Berhak Ikut Pilkada

BOGOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, akan mengumumkan nama atau calon kepala daerah, yang bermasalah hukum sebelum pilkada dimulai. Disebutkan sebanyak 90 persen Calon Kepala Daerah (Cakada) bermasalah secara hukum. Bahkan, dalam waktu KPK akan mengumumkan kepala daerah yang bakal ditetapkan menjadi tersangka.

Namun demikian, Agus Rahardjo tidak menyebutkan siapa saja cakada bermasalah dan yang bakal menjadi tersangka baru.  Yang jelas, Ia menyebutkan bahwa banyak politikus yang sekarang maju pada pilkada dan segera diumumkan sebagai tersangka.

“Akan lebih baik diumumkan sebelum pilkada digelar. Itu agar rakyat mengetahui kalau orang itu bermasalah,” kata Agus seperti dinukil dari Tempo seusai membuka pelatihan bersama dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penanganan perkara Tipikor Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, baru-baru ini.

Baca juga :

Menurut Agus, sepanjang KPK memiliki alat bukti sudah kuat, pihaknya akan menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Termasuk kepada calon kepala daerah. “Sehingga rakyat tidak memilih orang yang bersangkutan yang bermasalah itu,” katanya.

Menanggapi pernyataan Ketua KPK, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Muhyar Nugraha, SH, MA mengatakan, meski di tetapkan tersangka, calon kepala Daerah bermasalah tersebut masih bisa mengikuti kontestasi pilkada.

“Kan masih status tersangka, tersangka itu masih dalam proses penyidikan, kalau berkas itu sudah di limpahkan ke pengadilan baru itu sudah berganti menjadi terdakwa, dengan begitu baru  hak dia harus di lepas, termasuk jabatan apapun itu,” kata Muhyar kepada Polbo di Gedung TechoNest, IPN, belum lama ini.

Baca juga :

Menurut Muhyar, meskipun tetap bisa melanjutkan di pilkada, namun, proses hukumnya akan terus berjalan sesuai dengan prosedur. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lanjutnya, bukan tindak pidana biasa melainkan pidana korupsi.

Baca Juga :  Pendukung Calon Bupati Ngamuk di Kantor Kemendagri

“Untuk pidana itu tidak ada namanya pemberhentian penyidikan dan penyelidikan dan itu harus di tuntaskan proses hukumnya,” tegas Dekan Fakultas Hukum UIKA ini.

Baca Juga :  Pabrik Obat Kuat Ilegal Diringkus Polda Jatim

 

 

TEMPO | M.A MURTADHO | AS

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here