- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI Degradasi Hukum Pasca Reformasi

Degradasi Hukum Pasca Reformasi

DI era pasca modern dan super global, hukum kita mengalami degradasi yang luar biasa. Nyaris stagnan. Padahal hukum tidak terlepas korelasinya dengan masyarakat dan kehidupan sosial.

Manusia dikenal makhuluk sosial (zoon politicon) yang bertingkah laku dan saling berhubungan dengan norma pengikat yang disebut produk hukum.

Berbagai literatur menunjukkan, peran hukum dalam masyarakat adalah instrumen yang mengatur pola perilaku masyarakat agar mampu meminimalisasi perbuatan yang merugikan orang lain.

Apabila peran hukum berjalan dan masyarakat melaksanakannya, maka akan terjadi transformasi menuju masyarakat yang madani (civil society). Dengan begitu, hukum melembagakan tata nilai dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat sudah pasti sejatinya menginginkan kehidupan yang memiliki kedamaian dan ketertiban (rust en orde) dalam interaksi kehidupan sosialnya.

Hal ini pernah dipikirkan jauh sebelumnya oleh filsuf Cicero yang mengemukakan, “bahwa suatu masyarakat akan hancur berantakan jika tidak di ikat oleh hukum” (Munir Faudy : Teori -Teori Besar Hukum).

Namun realisasinya, cita dan impian indah Cicero tidak selalu terwujud. Meski ada hukum, namun ancaman berantakan masyarakat terbuka lebar ketika inkonsistenan hukum yang ditegakkan. Contoh konkritnya nampak kental pada kasus yang amat ramai diperbincangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tersandungnya Setya Novato sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (E-KTP).

Fakta pahit diatas memberikan sinyal jelas, hukum telah mengalami degradasi di Indonesia. Berita muram ini sudah dibunyikan bukan hari ini saja, namun indikasi tersebut pernah pernah dingkap oleh Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an keberadaan hukum sudah terus menurun. Pandangan pakar hukum di atas memberikan penegasan proses degradasi hukum tengah terus terjadi sehingga perlu upaya pembenahannya.

Filsuf Thomas Hobbes pernah menulis lantang bahwa kehidupan manusia dipenuhi ketakutan karena terpencil , miskin, keji, kasar dan singkat (Djohansyah, 2008:48-49).

Tidak heran situasi demikian, bagi Hobbes diselesaikan dengan pentingnya “kontrak sosial” antara masyarakat. Dengan begitu, masyarakat menyerahkan hak untuk diatur pada negara selaku pemegang kekuasaan.

Baca Juga :  Cawabup Terbaik untuk Ade Yasin

Idealnya, penguasa pembuat hukum itu bertanggung jawab dan amanah sehingga pembentukan hukum melalui proses politik melembagakan nilai keadilan sebagai bentuk marwah hukum. Namun sebagai mana yang ditulis Thrasymachus bahwa keadilan hukum seringkali bagi yang memiliki posisi yang kuat. Hukum berpihak kepada yang kuat.

Inilah yang harus didekonstruksi sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat dapat hidup damai kebali. Bila hak-hak masyarakat yang alami diserahkan pada negara maka negara atau penguasa mengfungsikan hak-hak diserahkan tadi sebagai dasar legitimasi untuk mengembalikan hak diterima dalam bentuk perlindungan bagi individu-induvidu didalam masyarakat agar hidup lebih baik.

Pada akhirnya, konsistensi penegak hukum dari negara yang menjadi catatan krusial. Pertama, negara memiliki alokasi legitimasi kekuasaan menegakan hukum dan kedua, negara pula memiliki aparatus memaksakan hukum. Maka, negara harus mempelopori mengembalikan marwan hukum. Hukum tegak bagi siapapun.

Baca Juga :  Masyarakat Bogor Harus Berpolitik

Kritik hukum Indonesia yang sering kali kata seorang guru besar M. Kusno dalam Varia Peradilan (1993) sebagai hukum “hibrida”, hukum tempel sana tempel sini, adat tidak dan barat pun tidak. Kritik ini sangat perlu memjadi renungan bagi kita. Idealnya hukum digali dari rasa keadilan masyarakat.

Selain itu penting membangun kesadaran hukum agar tidak selalu patuh karena takut sanksi. Selain itu, negara harus berkerja agar dapat mewujudkan pemerintahan yang adil dan menegakan hukum adil tersebut secara obyektif.

Keadilan itu harus hasil dialog dengan pemangku kepentingan sebab seringkali ada benarnya pendapat Cicero yang mengatakan apa yang pandang pemerintah sangat adil, justru bagi masyarakat sangat tidak adil (extreme justice is extreme injustice). Harapan kita masih ada bila hukum menjadi kepentingan dan kerja kolektif semua pihak mewujudkannya secara outentik.

 

Penulis  Mahasiswa Fakultas Hukum Unpak Bogor

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here