- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Dinasti Politik, Netralitas ASN & Politik Uang Di Pilkada

Dinasti Politik, Netralitas ASN & Politik Uang Di Pilkada

Jakarta  –   Sebagai negara yang berdemokrasi, maka negeri ini terancam penghambatan konsolidasi demokrasi nya, karena masih dibayangi dengan dinasti politik, netralitas para ASN dan maraknya politik uang.

Demikian hal tersebut dikatakan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang menyebutkan adanya dinasti politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) justeru dapat menghambat konsolidasi demokrasi.

Dinasti politik tersebut, justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik, karena lebih mengedepankan pendekatan personal dari pada kelembagaan,” kata Agus Widjojo seperti dikutip dari Antara, dalam sebuah seminar Pilkada Serentak dan Konstelasi Politik di Daerah, yang diselenggarakan di Kantor Lemhannas, Jakarta, Kamis (11/2).

Diakui Agus, Lemhannas melihat fenomena dari perolehan hasil pilkada yang lalu, yakni menguatnya dinasti politik. Hal itu, dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44 %) terafiliasi dengan adanya dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.

Akibat fenomena itu, rekrutmen politik hanya dikuasai sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal, Indonesia merupakan negara demokrasi. Itu artinya, dalam memilih pemimpin rakyat, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung di dalam pemilihan umum, baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu, telah dilaksanakan meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang secara keseluruhan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar, walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Selain diansti politik, fenomena yang tak kalah menarik, kata Agus, masih kuatnya praktik politik uang. Terbukti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justeru menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada lalu, yang tersebar di 19 provinsi, yaitu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Babel, Kalimantan Tengah, dan Riau.

Baca Juga :  Pilkada Bogor 2018, Dua Ade Head to Head, Adakah Kuda Hitam?

“Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia, karena akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subjektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang,” Agus, lagi.

Agus juga menilai, pilkada serentak diwarnai dengan terindikasinya 21 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dampak dari ketidaknetralan ASN ini, juga bersifat jangka panjang dan akan memengaruhi pola manajemen abdi negara yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme, tetapi lebih kepada kedekatan personal terhadap pejabat.

Baca Juga :  Demokrat dan PKS Bangun Poros Baru di Pilbup Bogor 2018?

Itu, katanya, bisa pula diartikan menjadi politisasi ASN atau PNS. Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang, kata Agus, untuk itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Tim PolBo /  Jacky. W

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here