- Advertisement -
Advertising
Beranda DALIL Fadli Zon : Hukum Jadi Alat Kekuasaan Pemerintah

Fadli Zon : Hukum Jadi Alat Kekuasaan Pemerintah

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan saat ini hukum semakin menjadi alat kekuasaan pemerintah. Ia menyampaikan hal ini sebagai catatan hukum akhir tahun 2017.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  itu mengambil contoh kasus hukum penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Ia mengatakan, kasus Ahok menjadi salah satu noda hitam dalam penegakan hukum sepanjang tahun 2017.

“Coba lihat kasus Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sejak terdakwa, hingga kini menjadi terpidana, dirinya selalu mendapatkan pengistimewaan hukum,” kata Fadli melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 30 Desember 2017.

Baca: Pemilu 2019, Gerindra Menang, Prabowo Presiden Indonesia

Misalnya, kata Fadli, saat ditetapkan sebagai terdakwa, seharusnya Ahok diberhentikan sementara. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa di pengadilan harus diberhentikan sementara.

Namun Fadli mengatakan yang terjadi malah pemerintahan melalui Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan Ahok. Alasannya, kala itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu mendengar tuntutan jaksa terlebih dahulu.

“Apakah nanti tuntutannya lima tahun, atau kurang dari itu,” kata Fadli. “Jika kurang dari lima tahun, maka Saudara Basuki tak perlu diberhentikan sementara,” ujarnya mengulang perkataan Tjahjo beberapa waktu lalu.

Baca: Tantangan Persatuan Kita Hari Ini Adalah Masalah Ketimpangan

Fadli kembali mengambil contoh beberapa kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin diberhentikan enam hari setelah menjalani sidang perdana pada 14 Maret 2011 lalu. Kemudian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga diberhentikan sementara enam hari setelah sidang perdananya pada 12 Mei 2014.

Baca Juga :  Aher Salut Jembatan Cipamingkis Tuntas Tahun 2017

Terakhir, Fadli mengambil contoh kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang diberhentikan sementara pada Agustus 2015. Padahal, kata dia, Gatot belum berstatus terdakwa kala itu.

Baru-baru ini, Fadli menyampaikan ketidak setujuannya soal pemberian remisi natal untuk Ahok. Ia mempertanyakan dasar hukum pemberian remisi karena merasa Ahok belum pantas mendapatkannya.

Baca Juga :  Aher Salut Jembatan Cipamingkis Tuntas Tahun 2017

Ia juga mempertanyakan definisi kurungan yang dijalani Ahok di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok. “Saya itu bingung ya. Itu di Mako Brimob itu lapas atau rutan atau apa,” kata Fadli Zon.

 

TEMPO.CO | AS

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here