- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH Hakim PN Cibinong Dilaporkan ke KY dan BP MA

Hakim PN Cibinong Dilaporkan ke KY dan BP MA

Bogor  –   Akibat  merasa tidak puas dalam proses hukum, baik saat memeriksa dan memutuskan perkara kliennya, hakim di Pengadilan Negeri Cibinong akhirnya dilaporkan oleh Kantor Hukum Irawan Firja SH dan Rekan sebagai kuasa hukum dari para ahli waris, ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dan Badan Pengawas (BP)  Mahkamah Agung (MA).

Menurut Irawan, laporan atau pengaduan yang disampaikan pihaknya lantaran Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang meringankan para terpidana termasuk, karena para terpidana belum pernah di hukum, apalagi para terpidana berlaku baik dan sopan selama menjalakan seluruh rangkaian persidangan.

“Laporan Pengaduan kami itu, diterima langsung oleh bagian Pengaduan laporan di Badan Pengawas (BP) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia,” kata Irawan kepada wartawan, Minggu 23 Agustus 2020

Menurut Irawan, perkara hukum yang ditanganinya berawal dari Ketertarikan PT DELTA SYSTECH INDONESIA (DSI) atas lahan di daerah Parung Bogor milik Ahli waris Husin Abdul Rahim. Mereka kemudian bersepakat melakukan transaksi jual beli masing-masing antara Direktur PT. DSI, Ir. Ahmad Yunaldi dengan para ahli Waris terdiri dari Sri Rukmini, Hayanah Ulfah, Usnah Lusiana, dan Huriah.

” Di hadapan Notaris Tia Justiananur, para pihak bersepakat untuk saling mengikatkan diri pada sebuah akta Otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam PPJB Bernomor 01 tanggal 5 Januari 2017 tersebut disepakati harga jual beli sebesar Rp. 20.000.000.000 ( Dua Puluh milyar Rupiah), ” jelas Irawansyah.

Pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap. Pihak pembeli sudah membayar uang muka 20% dari total harga, yakni Rp 4.000.000.000 ( Empat milyar Rupiah) yang ditransfer melalui salah satu Ahli waris pemilik tanah. “Sedangkan sisanya 80% kekurangannya akan dibayar secara bertahap sesuai Kesepakatan dalam PPJB,”.

Pasca PPJB tersebut, pihak Notaris memohonkan Ploting ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Namun, hasil Ploting tersebut diatas lahan itu masih muncul Sertifikat Nomor 276 Pamegarsari atas nama Burhanudin, dan dibebankan hak tanggung oleh PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Padahal Sertifikat tersebut, semestinya sudah dihapus, sesuai putusan Nomor. 94/G/2010/PTTUN-BDG tanggal 17 Juni 2014.

Baca Juga :  Duh, Bahaya Longsor Ancam Keselamatan Ribuan Warga Bogor

Namun, pihak BPN Kabupaten Bogor, bukannya menghapus melainkan melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 30 Mei 2017, dan pada tahun 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Nomor. 169PK/TUN/2017 tanggal 2 November 2017 menolak Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon yakni BPN Kabupaten Bogor yang artinya putusan ini sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkraag).

“Putusan PK tersebut tidak membuat Pihak PT Delta Systech Indonesia bergeming,  mereka tetap menempuh jalur Hukum ke Pidana,” jelas Irawansyah. Karena perkaranya diawali dari Perjanjian, maka sebenarnya apabila ada perselisihan diselesaikan juga menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.  Dan, Ini pula akhirnya yang memaksa pihak para ahli waris harus berurusan dengan Hukum dan dihadapkan di muka persidangan.

Dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum, mendakwaan para terdakwa dengan dakwaan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dalam Tuntutan juga Jaksa Penuntut Umum menuntut penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara.

Baca Juga :  Ketua Pemekaran KBB Keberatan Jika Dananya Dipakai Untuk Tangani Covid-19

Walau dalam pledoinya penasehat  hukum menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum perdata karena diawali dari Perjanjian, maka harus di selesaikan menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Untuk itu, penasehat  hukum meminta para Terdakwa  dibebaskan dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan Hukum (Ontslaag van alle Rechtsvervolging) dan meminta semua berkas yang berkaitan dengan Berkas tanah dikembalikan ke ahli waris guna proses penerbitan sertifikat atas nama ahli waris.

“Namun putusan Majelis hakim, memutuskan para terdakwa turut serta melakukan penipuan serta menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 1/2 tahun penjara, ” kata Irawan..

Selain itu, lanjut Irawansyah,  anehnya para terdakwa harus mengembalikan beberapa surat-surat tanah seperti salinan Letter C Nomor. 381/1115 atas nama Husin Abdul Rahim dikembalikan kepada Ir. Ahmad Yunaldi, padahal  jual belinya belum lunas. Atas Putusan tersebut pihak Penasehat Hukum Menyatakan Banding dan melaporkan Majelis Hakim perkara Nomor. 5/Pid.B/2020/PN.Cbn ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dan Badan Pengawas (BP) Mahkamah Agung.

Tim PolBo  l  Arifin

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here