- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI Jaro Ade : Antara Janji dan Bukti

Jaro Ade : Antara Janji dan Bukti

SEKITAR akhir Januari 2018, serombongan Guru Honorer Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Tujuannya, mengadukan perbaikan nasib dari guru honorer Kategori 2 (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh.

Rombongan para pengabdi bangsa ini diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau namanya lebih populer disebut Jaro Ade. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mendengar dengan seksama keluhan dan harapan para Guru dan pegawai Honorer tersebut.

Tidak menunggu lama, 1 Februari 2018, Ade Ruhandi membuat surat yang ditujukan langsung Kepada Presiden RI, Joko Widodo. Surat bernomor 170/10-DPRD Kabupaten Bogor itu berisi permohonan Ketua DPRD Kabupaten Bogor (Ade Ruhandi) agar pemerintah pusat segera mengangkat Guru Honorer K2 menjadi PNS. Tidak hanya soal peningkatan status kepegawaian, tetapi juga permohonan untuk peningkatan kesejahteraan para pegawai honorer.

Secara administratif, surat Ade Ruhandi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu adalah surat formal Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Namun secara sosiologis, surat tersebut merupakan surat “setengah pribadi” mengingat hubungan baik antara pemerintah daerah kabupaten Bogor dengan pemerintah pusat.

Dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta hubungan baik antara pemerintah daerah kabupaten Bogor dengan pemerintah pusat, surat Ade Ruhandi membuahkan hasil. 20 hari kemudian setelah surat Ade Ruhandi diterima Presiden Joko Widodo, tepatnya 21 Februari 2018, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengumumkan akan mengangkat pegawai honorer K2 menjadi PNS di tahun 2018 ini juga.

Cerita di atas dikutip dari tulisan berita sebuah media online, Tribun News Bogor.com, edisi 21 Februari 2018. Bagi pegawai Honorer Kabupaten Bogor, itu kabar yang sangat menggembirakan. Namun dalam dunia politik, ada saja yang memandang sinis.

Langkah Ade Ruhandi dianggap pencitraan demi memenangkan pertarungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup/wabup) Bogor periode 2018-2023. Kebetulan Ade Ruhandi sebagai salah satu kandidat Calon Bupati Bogor berpasangan dengan Inggrid Kansil sebagai Calon Wakil Bupati.

Itu resiko seorang pemimpin. Berbuat baik dianggap pencitraan. Tidak berbuat apa-apa, dicaci maki. Namun sebagai warga Kabupaten Bogor yang kelak akan menjadi pemilih dalam Pilbup/Cawabup, secara jernih dapat dilihat kesungguhan Ade Ruhandi dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD, yang juga ketua dari para wakil rakyat Kabupaten Bogor dalam menangani satu persatu masalah yang dihadapi oleh warganya.

Dalam perspektif kepemimpinan, mendayagunakan posisi untuk sebesar besar kepentingan rakyat rasanya tidak ada yang salah. Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor tidak hanya Ade Ruhandi. Namun yang mampu secara responsive menangkap persoalan untuk kemudian menyelesaikan persoalan rakyatnya adalah Ade Ruhandi.

Dari satu sisi ini kita dapat melihat kesungguhan Ade Ruhandi untuk memimpin Kabupaten Bogor. Dengan keterbatasan posisinya “hanya” sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor saja, langkah politiknya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi warga Kabupaten Bogor, dalam hal ini para pegawai honorer K2.

Baca Juga :  Masih Adakah Pancasila dalam Nurani Bangsa Ini ?

Jika saja Ade Ruhandi berhasil terpilih menjadi Bupati Bogor, bisa dibayangkan akan lebih banyak lagi gebrakan programnya yang didedikasikan untuk rakyat Kabupaten Bogor.

Ade Ruhandi berhasil menggabungkan dimensi keberanian memberikan janji, dan di saat yang sama Jaro Ade pun mampu mengambil langkah cepat dalam menuntaskan janjinya. Bukankah pemimpin model begini yang dibutuhkan oleh rakyat?.

Bagi rakyat sederhana saja. Pemimpin itu harus berani berjanji sekaligus memiliki kemampuan dalam memenuhi janjinya, seperti yang dibuktikan oleh Jaro Ade dalam soal mengatasi keluhan dan harapan pegawai honorer K2 di atas itu tadi. Jika seorang pemimpin sekedar berjanji saja tidak bisa, sebaiknya menjadi rakyat biasa saja, tidak usah punya keinginan menjadi pemimpin.

Baca Juga :  Maruarar Sirait, Pembela Jokowi yang Berbeda

Sosok Ade Ruhandi yang memiliki keberanian mengambil resiko berjanji dan mampu memenuhi janjinya bukan lah pencitraan. Kedua hal itu ada dalam diri Jaro Ade karena perjalanan karir politiknya yang mentradisikan dirinya untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat, berkonsultasi dengan para ahli, dan kemampuan membangun sinergi kelembagaan dengan birokrasi pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi paham betul, kekuasaan legislatif tidak mampu menjangkau sampai tingkat eksekusi program pemerintahan dan pembangunan. Sementara pesanan aspirasi rakyat dari hasil komunikasi Jaro Ade dengan rakyat begitu banyak yang disandarkan di pundaknya. Konsultasi yang dilakukan Ade Ruhandi dengan para ahli dan kalangan akademisi untuk menemukan solusi mewujudkan aspirasi rakyat, secara prinsip ilmiah relatif bisa ditemukan jawaban dan caranya.

Tinggal satu masalah, eksekutor aspirasi rakyat dalam bentuk program pembangunan adalah Pemerintah (eksekutif). Tidak ada hambatan sedikit pun bagi Ade Ruhandi dalam berkomunikasi dengan kalangan pejabat Pemkab Bogor. Melalui komunikasi inilah pesan-pesan rakyat dititipkan Jaro Ade kepada pemerintah, dan dikawal melalui mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif, sampai aspirasi rakyat tersebut benar-benar terwujud.

Pengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan yang dimiliki Ade Ruhandi ternyata mengubah standar berpikir masyarakat Kabupaten Bogor. Masyarakat berkeyakinan Ade Ruhandi layak didaulat untuk menjadi Bupati Bogor pada pemilihan Bupati Bogor 2018 ini.

Dengan harapan, Jaro Ade akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menampung aspirasi rakyat, serta waktu yang lebih cepat dalam melakukan eksekusi kegiatan pembangunan daerah yang terutama sekali bersumber dari aspirasi rakyat Kabupaten Bogor.***

 

Penulis : Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 1999-2004 dan Anggota DPR RI F-PP periode 2004-2009

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here