- Advertisement -
Advertising
Beranda DALIL Tidak Ada SP3, Kejati Jabar : Kasus Angkahong Lanjut

Tidak Ada SP3, Kejati Jabar : Kasus Angkahong Lanjut

BANDUNG – LSM Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Kota Bogor meminta Kejati Jabar lebih berani dan percaya diri membersihkan Bumi Pasundan dari praktik korupsi. Selain sapu lidi Gerak juga menyerahkan satu bundel dokumen hukum kasus korupsi Jambu Dua di Kota Bogor.

“Sapu lidi ini sebagai simbol agar Kajati lebih percaya diri dan berani membersihkan korupsi di Jawa Barat termasuk kasus korupsi di Kota Bogor,” tutur Ketua Gerak Kota Bogor, Mohammad Sufi, di Gedung Kejati Jawa Barat, Jumat 8 September 2017.

Penyerahan sapu lidi dan dokumen berkas hukum diterima langsung Kejati Jabar, Setia Untung Arimuladi, didampingi jajarannya. Hadir dalam kesempatan tersebut beberapa pengurus LSM dan tokoh pemuda.

Berkas dokumen kasus Jambu Dua yang diserahkan Gerak adalah dokumen perkara korupsi Jambu Dua termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor 994 K/PID.SUS/2017 jo. 996 K/PID.SUS/2017 jo. 1012 K/PID.SUS/2017 kepada Kajati Jabar.

“Kita juga menanyakan langsung kabar yang menyebutkan kasus Jambu Dua dihentikan penyelidikannya, dan kejati langsung menepis kabar tersebut,” jelas Sufi.

Kejati Jabar tidak menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam perkara lanjutan markup Jambu Dua yang merugikan keuangan daerah Rp 43,1 miliar tersebut. Hanya dalam menangani perkara korupsi tersebut Kejati Jabar mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak salah menetapkn tersangka dan terhindar dari perbuatan zolim.

Pihak Kejati juga menyampaikan selain telah menaikan perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan juga telah beberapa kali menggelar ekspos di kejaksaan agung. “Kami masih mencari mens rea dalam perkara tersebut,” kata Sufi mengutip perkataan Kejati.

Sufi sendiri mengharapkan Kajati Jabar lebih berani dalam menangani perkara lanjutan Jambu Dua. Alasannya selain pihak Kejaksaan Negeri Bogor dalam surat tuntutannya telah meyakini bahwa perbuatan korupsi tersebut dilakukan bersama-sama Walikota Bogor Bima Arya dan Sekda Ade Sarip.

Baca Juga :  Warga Teplan Terus Bergerak Melawan Korem 061 Bogor

Tuntutan jaksa itu juga telah diamini dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi.

Baca Juga :  Pejabat Kabupaten Bogor Terjaring OTT Polres Bogor

“Kami mengapresiasi atas diterimanya audiensi kami. Dan kami meyakini Kajati Jabar memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Semoga kasus yang sudah terang benderang ini bisa segera tuntas,” kata Sufi.

USMAN RIFALDI

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here