- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI Kekerasaan Alat Negara yang Dilindungi Negara

Kekerasaan Alat Negara yang Dilindungi Negara

PEMBUBARAN paksa yang dilakukan oleh Kepolisian NRI terhadap gelaran aksi demonstrasi teman-teman mahasiswa dari BEM se-indonesia yang beragendakan “3 tahun kepimpinan jokowi”, begitu memprihatinkan & menegur jiwa.

Kepolisian NRI yang melakukan pembubaran paksa tersebut hanya berpegang teguh pada aturan internal nya saja yakni Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa & Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Di lain sudut Kepolisian NRI lupa dengan UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahkan aturan internalnya sendiri yakni Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 Implementasi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NRI.

Para mahasiswa yang melakukan gelaran aksi merupakan hal baik dan wajar dalam mengawal demokrasi ini, begitupun kepolisian RI, baik dan wajar juga dalam mengawal dan melakukan pengamanan, hanya cara nya saja yang tidak dibenarkan.

Karena bagaimana pun kekerasan alat negara, bukanlah perstiwa yang baru muncul di abad reformasi, sejak Negara ini hadir bahkan sebelumnya pun sudah terjadi kekerasan yang senantiasa mengatas namakan keamanan & perdamaian negara, justru jika ditelisik secara seksama, “siapa sesungguhnya yang selalu membuat onar & kerusuhan??!”

Harapan mahasiswa sebetulnya tidak membuat repot aparatur negara maupun alat negara yang selalu melindungi penguasa pada hakikatnya, menyuarakan aspirasi serta bertemu langsung dengan subjek tujuan aksi lalu melakukan dialektika dalam ruang parlemen jalanan adalah hal sangat teramat mudah.

Akan tetapi, Kepolisian NRI tidak mampu berfikir sebijaksana mungkin ke arah sana, apa sulitnya menghadirkan Presiden RI selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dihadapan para demonstran, guna membangun komunikasi untuk menjawab segala kegundahan yang sedang dialami kaum terdidik serta masyarakat pada umumnya.

Baca Juga :  Kasus Suap Romahurmuziy : Akhir dari PPP Jelang Pemilu 2019

Kepolisian RI selain daripada mengamankan & membubarkan sarat premanisme, seharusnya memberikan fasilitas yang maksimal kepada para demonstran dengan cara tabayyun dan humanis (memanusiakan manusia sebagaimana manusia), bukan membinatangkan.

Kepala negara & Kepala Pemerintahan yang doyan jalan-jalan lalu bersentuhan langsung dengan masyarakat serta di dokumentasikan dg sesempurna mungkin dan terpampang serta dikonsumsi oleh publik melalui segala macam media sosial, masa tidak bisa hadirkan beberapa jam tuk menghadiri para demonstran, karena bagaimana para demonstran sudah jauh-jauh hari memberikan gelaran aksi tersebut ke Kepolisian RI, seyogyanya Kepolisian RI membangun koordinasi dengan pihak Istana Negara.

Kembali pada sikap refresif yang dilakukan oleh Kepolisian RI kepada para demonstran, adalah sikap yang akan di kutuk karena lagi-lagi tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.
Pembubaran paksa lalu penankapan yang terkesan postivistik, menanggalkan persoalan yang serius, para demonstran ditangkap serta di foto kemudian di periksa layaknya penjahat profesional & keji, padahal mereka hanya kaum polos yang sebelumnya tidak pernah memiliki niatan jahat pada siapapun, tak lain hanya menyuarakan aspirasi rakyat & kondisi negara, justru bahkan menegur dengan soleh pemimpinnya.

Baca Juga :  Kasus Suap Romahurmuziy : Akhir dari PPP Jelang Pemilu 2019

Hal ini, yang seharusnya merubah pola fikir alat negara dalam menyikapi substansi dinamika alam demokrasi. Bukan lagi terpaku pada aturan yang isinya belum tentu dikatakan benar serta perintah atasan yang belum tentu bijak pula.
Sekali lagi sikap pembubaran paksa ataupun refresif yang dilakukan oleh kepolisian RI tidaklah dibenarkan, karena teman-teman mahasiswa tidaklah membuat onar sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Kepolda Metro Jaya.

Tidak hanya mengutuk sikap refresif alat negara, lebih dari itu semoga tuhan semesta alam menegur serta mengampuni sikap-sikapnya yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan (hablum minannas).

 

 

Penulis adalah Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here