- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Ketua KPK, Alexander dan Ghufron Diperiksa Dewan Pengawas

Ketua KPK, Alexander dan Ghufron Diperiksa Dewan Pengawas

Jakarta  –   Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masing-masing adalah Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron, diperiksa dewan pengawas (Dewas).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri  dalam konfirmasinya Kamis 3 September 2020 mengatakan, “Ya, hari ini ada agenda sidang etik dengan Terperiksa Aprizal dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, antara lain dari pimpinan (Ketua), Plt Jubir Penindakan dan pegawai dari Korsupdak,”

Namun, ketika dimintai keterangan terkait materi apa yang dilakukan pemeriksaan terhadap ketua dan 2 anggotanya itu, Ali enggan membeberkan secara rinci materi pemeriksaan yang dilakukan Dewas.

Ali memastikan nantinya KPK akan membeberkan hasil sidang etik terhadap Aprizal. Sidang putusan pelanggaran kode etik akan dilakukan secara terbuka. “Tentang hasil persidangan etik ini, pada waktunya nanti akan disampaikan ketika pembacaan putusan sidang oleh Dewas yang dilakukan dalam persidangan secara terbuka,” tuturnya.

Aprizal sebelumnya disangkakan telah melanggar aturan kode etik terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dugaan pelanggaran kode etik ini pertama kali dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Namun begitu, Boyamin yang sempat dimintai keterangan sebagai saksi mengaku bingung dengan pihak terperiksa dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK.

Pihak yang dilaporkan Boyamin adalah Deputi Penindakan KPK Karyoto perihal OTT di UNJ. Namun, dalam persidangan etik, bukan Karyoto yang menjadi terperiksa, tapi justeru Aprizal.

MAKI menilai ada yang salah dari kegiatan OTT KPK yang menjerat Rektor UNJ Komarudin terkait dugaan gratifikasi ke Kemendikbud, yakni alasan apa sehingga kasus ini dilimpahkan ke Polri. MAKI menganggap hal itu sangatlah janggal.

MAKI sendiri menilai KPK menunjukkan sikap tidak profesional karena melimpahkan penanganan kasus tersebut ke polisi dengan dalih tak ditemukan unsur penyelenggara negara. Padahal, salah satu pihak yang turut diperiksa KPK dalam operasi ini adalah rektor UNJ yang merupakan penyelenggara negara.

Baca Juga :  Rizky Wakil Ketua DPRD : Sudah Tradisi Nyawer Duit

Sementara Tim Pendamping Hukum dalam sidang etik Aprizal, Febri Diansyah meminta Dewan Pengawas KPK mendalami pelimpahan perkara OTT di UNJ ke Polri akhir Mei lalu. Dia heran dengan pelimpahan berkas kasus tersebut ketika perkara masih pada tahap penyelidikan.

Baca Juga :  Angin Puyuh Hanya di Seputar Istana Batu Tulis dan Makam Keramat Mbah Dalem, Ini Penjelasannya

Febri menjelaskan pelimpahan berkas perkara diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pelimpahan berkas perkara dapat dilakukan, apabila telah memasuki tahap penyidikan.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here