- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH Komnas Bansos Gelar Aksi Unras di KPK, Begini kata Yenti Garnasih

Komnas Bansos Gelar Aksi Unras di KPK, Begini kata Yenti Garnasih

Bogor – Puluhan ibu-ibu dan para pengamen yang tergabung dalam Komunitas Nasional Korban Bansos (Komnas Bansos) berunjukrasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (6/1) pagi. Mereka mendesak mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dihukum mati, atas dugaan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19.

Koordinator aksi Komnas Bansos, Purwantini menyebutkan, KPK telah mengumumkan mantan Menteri Sosial, Jualiri Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait korupsi dana bansos Covid-19, yang diperkirakan telah merugikan negara lebih dari Rp. 20 milyar.

“Kami sebagai masyarakat menilai bahwa perbuatan tersangka Juliari telah merampas hak-hak rakyat miskin yang sedang mengalami masa-masa sulit selama pandemi Covid-19, yaitu sudah tertular penyakit juga berkurangnya dan sampai kehilangan mata pencaharian. Ini membuat bantuan yang kami terima menjadi sangat berarti bagi kehidupan kami. Ironisnya, bantuan yang menjadi hak kami orang miskin justru dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari dan kroninya,” ujar Purwantini, di sela aksinya, Rabu (6/1).

Ditegaskannya, perbuatan Juliari sebagai Menteri Sosial sangat menyakiti rakyat miskin, sangat biadab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lantaran itu, Komnas Bansos menuntut Juliari dan tersangka korupsi bansos lainnya dihukum mati.

“Karena menurut Menkum HAM, hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam kondisi bencana alam dan non alam, juga saat krisis moneter, sudah tercantum dalam undang-undang Tipikor atau tindak pidana korupsi, yang berlaku. Bahkan, Ketua KPK, Firli Bahuri meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dituntut dengan hukuman mati,” tegasnya.

Dalam aksi menuntut hukuman mati terhadap mantan Menteri Sosial, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, massa emak-emak dan para pengamen yang berunjuk rasa itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Selain menuntut hukuman mati terhadap para koruptor bansos Covid-19, Purwanti menegaskan, pihaknya mendukung kinerja KPK untuk memberantas semua koruptor di Indonesia.

Baca Juga :  Polisi Bongkar Prostitusi Gadis ABG Modus Kopi Pangku di Depok

“Untuk mendukung KPK-RI menuntut hukuman mati atas koruptor Juliari Batubara dan kroni-kroninya, kami sudah menyebarkan dan mengumpulkan petisi hukuman mati Juliari Batubara kepada seluruh elemen masyarakat. Target kami dalam waktu 1 bulan sejak disebarkan, petisi dapat mengumpulkan satu juta dukungan Petisi,” tandas Purwantini.

Dekan Fakultas Hukum Unpak, Yenti Garnasih mengatakan saat dihubungi lewat ponsel, Saya bisa memaklumi desakan untuk menuntut pidana mati pada mantan Menteri Sosial itu. Karena memang sangat keterlaluan dan menyakiti rakyat yang sedang dicekam pandemic dan masalah ekonomi. Namun apabila akan menuntut seseorang dengan pidana apapun harus sesuai dengan pasal yang dilanggar, tidak mungkin hanya karena emosional, kemarahan dan karena kegeraman.

“Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, memang dimungkin adanya pidana mati, namun tentu bahwa orang tersebut memenuhi unsur Pasal 2 yaitu ada unsur melawan hukum, memperkaya diri/orang lain/ korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian,” ujar Yenti.

Baca Juga :  Pro Kontra Terpilihnya Sekda Kota Bogor

Yenti menegaskan, Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu yg dlm penjelasannya yaitu negara keadaan bahaya menurut undang undang, ada bencana alam nasional, atau pengulangan tindak korupsi atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kalau perbuatan Mantan Menteri tersebut seperti yg tercantum dalam Pasal 2 dan mendapat pemberat karena dilakukan pada saat bencana alam nasional atau krisis ekonomi tentu bisa saja dituntut pidana mati.

“Dan kondisi saat ini termasuk dalam keadaan tertentu maka bisa saja dituntut pidana mati. Namun kembali lagi, pidana apapun yg akan dituntutkan haruslah sesuai bukti yg ditemukan oleh KPK,” pungkas Yenti.

 

Tim Polbo – Achmad Fauzi

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here