- Advertisement -
Advertising
Beranda PANGGUNG KPUD Minta Paslon Kepala Daerah Segera Siapkan Persyaratan

KPUD Minta Paslon Kepala Daerah Segera Siapkan Persyaratan

KPUD Kota Bogor dan pimpinan parpol pengusung calon kepala daerah usai rapat koordinasi, Jum’at, 29 Desember 2017 | Andina R.S

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor menyelenggarakan  Rapat Koordinasi (Rakor) dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) di Aula Kantor KPUD Kota Bogor, Jumat, 29 Desember 2017. Agenda tersebut untuk menyelaraskan pemahaman para calon kontestan terkait semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018.

“Menyamakan persepsi DIM antara KPUD, stakeholder dan Parpol se-Kota Bogor serta bakal calon dari perorangan, agar terlaksana pilkada tanpa masalah,” ungkap Undang Suryatna, Ketua KPUD Kota Bogor kepada _polbo,_ kemarin.

Selain itu, Rakor DIM mengadakan diskusi secara langsung namun santai yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan besar potensi masalah yang kerap terjadi pada pilkada.  “Kita duduk bersama, untuk saling menyampaikan pertanyaan ataupun unek-unek secara rilex,” ujar Dosen FISIP di UNIDA ini.

Dalam Rakor, terlihat beberapa perwakilan partai yang turut hadir. Seperti, partai Golkar, PPP, PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PBB dan perwakilan dari jalur perseorangan.

KPUD meminta kepada seluruh pihak yang terkait untuk mengetahui dan melengkapi semua persyaratan, khususnya kepada pasangan calon yang akan di usung termasuk melaporkan dana kampanye yang di tengah persiapkan agar dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dana. “Karena pada masa kampanye, sangat sulit membedakan kos politik dan money politik,” Imbuhnya.

Undang menjelaskan yang di maksud kos politik adalah semua anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai kampanye sedangkan money politik ialah memberikan imbalan baik kepada parpol atau warga untuk memuluskan jalannya pencalonannya. Adapun hibah dari perorangan atau lembaga berpayung hukum pun sudah di atur dalam UUD Pemilu.

“Untuk perorangan itu di batasi sebesar 75 juta rupiah dan lembaga maksimal sebanyak 750 juta rupiah ini di hitung dari persatuan serta wajib melaporkannya ke KPU dan Panwas,” Pukasnya.

Baca Juga :  Dadang-STS Petakan Tiga Masalah Utama Kota Bogor

 

ANDINA R.S | AS

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here