- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Pasal Krusial UU Omnibus Law Jadi Sorotan

Pasal Krusial UU Omnibus Law Jadi Sorotan

Bogor  –   Pengesahan RUU Omnibus Law yang disakan DPR-RI Senin 5 Oktober 2020 malam hari itu, menuai banyak protes. Praktisi hukum, Pengamat Sosial, Pemerintahan,  termasuk buruh dan mahasiswa, seolah menyatu menyikapi nya dalam bentuk protes agar dibatalkan. Bahkan buruh dan mahasiswa melakukannya dengan demo  di kantor kepala daerah, DPRD bahkan hingga ke Istana dan DPR-RI, sejak Selasa 6 Oktober 2020, lalu.

Menurut pemerintah seperti yang dijelaskan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah di salah satu stasiun Televisi pada 7 Oktober 2020, Undang Undang (UU) Omnibus Law tersebut, dibuat untuk lebih mensejahterakan buruh dan perekonomian negara. Namun hal itu bertolak belakang dengan kesimpulan para buruh itu sendiri. Menurut para buruh, terdapat beberapa pasal dalam UU tersebut yang dipaksakan pengesahannya itu oleh DPR-RI, sehingga dinilai sangat merugikan buruh. Pasal-pasal tersebut seolah akan mencabut hak azasi buruh.

Berikut pasal-pasal krusial yang jadi sorotan dan diprotes :

  1. Mempermudah Perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pada Peraturan Presiden  (Perpres) No 20 Tahun 2018, Tenaga Kerja Asing (TKA) harus mengantongi beberapa perizinan sepert Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dan Izin Menggunakan TKA.  Namun, dalam UU Omnibus Law ini, perizinan TKA u justeru dipermudah karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membuktikan RPTKA saja.

  1. Kontrak Seumur Hidup dan Rentan PHK.

Pasal 59 pada UU Omnibus Law ini, dinilai sangat merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan kerja. Karena jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status pekerja menjadi abadi.  Bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

  1. Penghapusan Upah Minimum.

Pada UU Omnibus Law Bab IV tertuang adanya Penghapusan upah minimum kota/kabupaten dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) sehingga penghapusan itu cenderung membuat upah pekerja menjadi lebih rendah. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya yakni No 13 Tahun 2003, disebutkan, Tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah dibawah upah minimum Kota/Kabupaten.

  1. Jam Lembur Lebih Lama
Baca Juga :  Bima Arya Enggan Naik Kasta

Pada UU Omnibus Law Bab. IV Pasal 78 tertuang Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.  Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, kerja lembur dalam sehari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam seminggu.

  1. Pemotongan Waktu Istirahat

Pada UU Omnibus Law, Pasal 79 ayat (2) huruf (b) dikatakan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk enam hari kerja dalam seminggu. Sedang pada ayat (5) UU ini, juga menghapus cuti panjang  2 bulan per enam tahun.  Hal tersebut jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan sebelumnya, yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Hal lainnya yang krusial, terkait UU Omnibus Law ini, seperti dikutip dari The New York Times yang memberikan pengamatan lebih spesifik tentang UU itu. Salah satu fokus mereka ialah tentang masalah lingkungan hidup.

Baca Juga :  Kata Ki Jalu, Kyai Mukri Aji Cocok dengan Iwan Gerindra

Dalam sorotannya, para ahli lingkungan berpendapat, dengan menghilangkan tinjauan lingkungan untuk banyak proyek baru, undang-undang tersebut  justeru akan mengarah pada kerusakan hutan hujan primer yang seharusnya menjadi paling penting dalam mengendalikan emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim.

Pendukung langkah UU Cipta Kerja tersebut, mengatakan, mereka mengharapkan tindakan itu dapat menarik investasi asing. Akan tetapi beberapa investor asing, justeru mengatakan, pelonggaran pembatasan pembakaran hutan akan berdampak sebaliknya, seperti dicatat The New York Times.

Kemudian kini pertanyaan nya, apakah perjuangan buruh tersebut akan menuai hasil ? Dan,  apakah Hati Nurani para pemilik kebijakan negeri ini, akan membela kepentingan buruh, pekerja tanpa mengurangi hak pengusaha ? Waktu jugalah yang akan menjawab semua persoalan bangsa ini.

 

Tim PolBo  l  Jacky Wijaya

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here