- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH Perlu Diskresi Terkait Pasar Induk TU Kemang

Perlu Diskresi Terkait Pasar Induk TU Kemang

Bogor  –    Ratusan pedagang pasar induk Teknik Utama (TU) Kemang di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, akhirnya mengeluh terkait pelayanan pengelola pasar tersebut yakni PT Galvindo Ampuh. Pasalnya, uang sewa yang ditetapkan pengelola, selain mahal juga diberlakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pengelolanya.

Kepada wartawan, Supendi (46) yang sudah berdagang sejak tahun 2000, mengeluhkan tariff sewa yang diberlakukan terhadap pedagang. “Kami dikenakan tarif yang mahal, Cuma karena kebutuhan, jadi terpaksa kami bayar sewanya,” keluhnya.

Senada dengan itu, Madrofi (52) warga Cilebut, yang berjualan di lapak milik saudaranya, juga merasa terbebani dengan uang sewa tersebut. Menurutnya, sewa yang dia bayarkan bukan kepada pengelola tapi kepada oknum yang biasa dikenal dengan sebutan pengepul (cukong).

Ketika media berupaya untuk memperoleh konfirmasi terkait keluhan biaya sewa tersebut, menurut tenaga keamanan, pimpinan dan staf pengelola sedang tidak berada di tempat.

Disisi lain, saat carut marut pasar tersebut, di konfirmasikan kepada Kabag Hukum Pemkot Bogor, Alma Wiranta, SH, mengatakan, bahwa posisi terakhir, itikad baik yang di fasilitasi, dengan pihak Kejaksaan, pengelola (PT. Galvindo,Red), Perumda Pakuan Jaya termasuk pihak pemerintah kota (Pemkot) Bogor,  mengalami jalan buntu.

Pihak manajemen PT. Galvindo, bahkan tidak mengakui adanya kerjasama dengan Pemkot Bogor, yang menurut data, hak pengelolaan mereka sudah habis masanya.

Sesuai, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor 320/PDT/2020/PT BDG tertanggal 27 Juli 2020, ditentukan bahwa hak pengelolaan Pasar TU sudah menjadi hak Pemerintah Kota Bogor, dan harus segera diserahkan oleh pihak pengelola,. PT Galvindo.

Menanggapi kemelut itu, Mahrita Dina, SH, seorang pakar hukum Tata Usaha Negara, menanggapi aneh, manakala eksekusi terkait putusan pengadilan tinggi Bandung itu, belum juga di laksanakan.

Baca Juga :  Kebijakan Pemkot Bogor Kurangi PBB

“Ini perlu dilakukan diskresi oleh pemkot Bogor. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, kehadiran UU tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan dan kepastian hukum,” jelasnya.

Selain itu, UU 30/2014 itu dimaksudkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Baca Juga :  Iwan Setiawan Periksa Rumah Dinas Wakil Bupati Bogor

Para pedagang berharap sekaligus menunggu kepastian hukum dari pemkot Bogor, karena beberapa waktu belakangan, pihak pengelola mengeluarkan Edaran yang intinya menjelaskan, bahwa pengelolaan mereka (Galvindo) baru akan berakhir, pada 2025 mendatang.

Tim PolBo / Jacky. W

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here