- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI Perlunya Reformasi Birokrasi

Perlunya Reformasi Birokrasi

PERAN pemerintah daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan seperti sekarang ini. Dalam penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh Pemerintah Daerah sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan.

Keyakinan tersebut harus selalu ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani proses penyusunan program di daerah Kabupaten/Kota yang dapat ditingkatkan dan dimasyarakatkan serta harus ada usaha yang jelas nyata dikarenakan setiap daerah tentunya tidak akan selalu sama dan kemungkinan besar berbeda.

Jika kita flasback, beberapa waktu yang lalu di daerah Kabupaten Bogor sempat adanya kabar berita yang beredar, ribuan warga Villa Nusa Indah, Kecamatan Gunung  Putri, Kabupaten Bogor, yang ingin memiliki identitas kependudukan di Kota Bekasi. Hal ini disebkan lantaran mereka sudah mengaku lelah dengan janji-janji yang pernah dilontarkan oleh pemerintahnya, salah satunya adalah terkait perbaikan insfratuktur.

Berbagai macam cara dalam menyampaikan aspirasi mereka lakukan, seperti memasang spanduk dan melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap tidak ada bentuk keseriusan untuk melakukan perbaikan akses jalan ke lingkungan dan tanggul yang ada di lingkungan tersebut. Peristiwa yang menjadi history tersebut, rupanya menjadi catatan penting bagi .

Pembangunan suatu daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk, sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek dan jenis pembangunan, apalagi seperti di Kabupaten Bogor yang sudah kurang lebih 3 tahun ini tidak memiliki wakil kepala daerah .

Bahwa, untu mengoptimalkan pembangunan di bumi tegar beriman ini, harus mencari daya pengungkit (Leverage) yang berujung pada penentuan skala prioritas. Dalam menangani hal-hal semacam ini, salah satunya perlu adanya upaya reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Jangan Ada Pungli di PTSL

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan sistem saja, namun dapat dilakukan melalui perombakan secara struktural demi menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003.

Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gardual terhadap nilai (Public Value) dan budaya aparatur pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (Ambtenaar) menjadi pelayanan dan pengayoman.***

Baca Juga :  Memaknai Puasa dan Idul Fitri Di Tengah Pandemi Corona

 

 

Penulis adalah Ketua DPW Perindo Jawa Barat

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here